Kegiatan ini menjadi awal penataan ruang terbuka hijau (RTH) di salah satu simpul strategis Kota Jakarta yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama PT Media Indra Buana melalui skema pembiayaan kreatif berbasis hak penamaan (naming rights).
Taman Semanggi memiliki luas sekitar 6 hektare yang tersebar di empat sisi kawasan Simpang Susun Semanggi. Nantinya, taman ini akan dilengkapi berbagai fasilitas publik, seperti jalur pedestrian, area olahraga, plaza kegiatan, ruang komunal, elemen air, serta kolam resapan dan tampungan air guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan limpasan air hujan.
Pramono menyampaikan, Taman Semanggi merupakan kawasan bersejarah yang digagas Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno, pada 1962. Bentuk simpang susun yang menyerupai empat helai daun semanggi merepresentasikan fungsi, konektivitas, dan transformasi, sekaligus nilai estetika dan kehidupan yang tetap relevan hingga saat ini.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin kawasan ini benar-benar menjadi tempat yang ikonik dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang dengan baik. Taman Semanggi akan menjadi simbol regenerasi dari gagasan Bung Karno yang tetap kontekstual dengan kebutuhan Jakarta hari ini,” ujarnya.
Dia menjelaskan konsep revitalisasi Taman Semanggi mengusung tiga pendekatan utama. Pertama, regeneration, yakni pemulihan ekologi kawasan melalui penataan lanskap dan penanaman vegetasi.
Kedua, reconnection, yaitu penguatan keterhubungan antarruang agar kawasan taman seluas kurang lebih 6,5 hektare ini dapat diakses dengan lebih mudah, aman, dan nyaman.
“Kemudian, ada reactivation, yaitu mengaktifkan kembali kawasan taman agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh kelompok masyarakat. Yang paling penting, seluruh penataan ini dilakukan tanpa mengganggu lalu lintas yang ada. Kawasan Semanggi merupakan koridor transportasi utama sekaligus wajah Jakarta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan pembangunan kawasan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp134 miliar yang sepenuhnya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema tersebut memungkinkan pembangunan berjalan tanpa membebani kas daerah sekaligus menjamin keberlanjutan pengelolaan taman ke depan.
“Selama ini, kawasan Taman Semanggi cenderung berfungsi pasif dan terfragmentasi oleh arus lalu lintas. Melalui revitalisasi, kawasan ini akan ditata menjadi ruang publik yang aktif, terintegrasi, dan inklusif dengan menghubungkan fungsi ekologi, mobilitas pejalan kaki dan pesepeda, serta aktivitas sosial masyarakat,” pungkas Pramono.
