Yang menarik adalah bahwa dari siniar tersebut terjadi ketika ekonomi Indonesia secara angka masih tampak “waras”. BPS mencatat pertumbuhan 2025 sebesar 5,11% (lebih tinggi dari 2024). Inflasi juga bergerak naik di awal 2026, tetapi Bank Indonesia menegaskan target inflasi 2026-2027 tetap 2,5% ±1%. Jadi, kalau ekonomi fondasinya relatif kokoh, kenapa pasar bisa gelisah? Jawabannya: pasar bukan cuma menilai angka statistika belaka, tapi cara negara mengelola dan mengomunikasikan angka itu.
Masalahnya pokoknya apa?
Moody’s mempertahankan peringkat Baa2 (investment grade), tetapi menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan alasan yang sangat “pasar-sentris”: berkurangnya prediktabilitas perumusan kebijakan dan sinyal pelemahan tata kelola. Artinya bukan tiba-tiba ekonomi ambruk; yang dipersoalkan adalah risiko proses-apakah kebijakan konsisten, apakah institusi kuat, apakah koordinasi rapi.
Sesudah keputusan itu, Reuters melaporkan tekanan lanjutan di pasar-IHSG melemah, rupiah tertekan-dan narasi yang menguat adalah kekhawatiran atas disiplin fiskal serta persepsi independensi kebijakan ekonomi. Bersamaan, penyedia indeks juga ikut mengingatkan soal isu transparansi dan “investability” pasar saham; FTSE Russell bahkan menunda review Indonesia. Kombinasi ini menciptakan satu hal yang dibenci investor: ketidakpastian berlapis.
Pemerintah menyatakan program-program prioritas-termasuk makan gratis-tetap dijaga dalam batas defisit maksimal 3% PDB. Tetapi pasar akan bertanya lebih rinci lagi: bagaimana pembiayaannya, apa trade-off-nya, dan seberapa transparan asumsi fiskalnya? Apalagi, untuk 2026, Reuters juga melaporkan defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,68% PDB dalam pembahasan anggaran. “Masih aman” secara angka, tetapi tetap butuh kredibilitas eksekusi.
Di level struktur, utang pemerintah Indonesia-sekitar 39,86% PDB per Juni 2025-masih tergolong moderat. Namun, pasar biasanya lebih cerewet pada dua hal, yaitu: (i) elastisitas penerimaan (tax ratio dan kepatuhan) dan (ii) kualitas belanja (apakah produktif atau sekadar politis). Jika ada institusi/vehicle baru yang ikut mengelola proyek besar, standar governance-nya harus lebih tinggi, bukan setara dengan rata-rata.
Sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah?
Moody’s menyoroti prediktabilitas kebijakan; maka respons paling cepat dan cerdas adalah memperlakukan prediktabilitas sebagai aset ekonomi. Caranya: rilis kerangka fiskal menengah (MTFF) yang disiplin, dengan asumsi terbuka, stress test (harga komoditas, nilai tukar, suku bunga), dan pembaruan berkala-bukan sekadar pidato optimistis.
Untuk program belanja besar, sebaiknya segera publikasikan unit cost, target penerima, mekanisme pengadaan, dan indikator outcome. “Di bawah 3% defisit” itu slogan; pasar perlu buku kerjanya. Bahkan inflasi pun sudah punya target eksplisit 2,5% ±1%; fiskal seharusnya punya disiplin komunikasi yang setara.
Jika penerimaan melemah, negara cenderung memilih dua jalan buruk: menaikkan beban secara mendadak atau memotong belanja produktif diam-diam. Jalan ketiganya adalah reformasi administrasi yang konsisten: perluasan basis, penegakan berbasis data, dan kepastian aturan-supaya penerimaan naik tanpa membuat iklim usaha seperti uji nyali.
Kalau ada dana/vehicle strategis untuk investasi nasional, standar tata kelolanya harus memenuhi ekspektasi investor global: mandat jelas, pelaporan berkala, pengawasan independen, dan manajemen konflik kepentingan. Karena pasar tidak menghukum mimpi; pasar menghukum mimpi yang tidak punya pagar.
Penutup
Pemberitaan ekonomi yang agak suram tersebut, sengaja atau tidak, jelas menegaskan satu pelajaran ekonomi yang jarang ditulis di buku teks: kepercayaan adalah variabel makro. Keraguan pasar muncul saat pertumbuhan 2025 masih 5,11% dan inflasi punya koridor target yang terang. Artinya, pekerjaan rumah kita bukan membangun fondasi dari nol, melainkan menjaga fondasi agar tidak retak oleh cara mengelola kebijakan.
Pasar boleh saja panik sebentar. Negara tentunya tidak perlu ikut panik. Yang perlu adalah: disiplin, transparansi, dan komunikasi yang bisa diverifikasi. Pada akhirnya, premi risiko itu bukan kutukan-ia hanya kuitansi dari ketidakpastian.
Perdana Wahyu Santosa
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
