Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ada sejumlah pertimbangan yang membuat Prabowo idealnya tidak lagi berduet dengan Gibran.
Pertama, elektabilitas Gibran diperkirakan sulit terdongkrak hingga 2029. Hal itu berkaca pada penilaian publik terhadap kinerjanya sebagai wakil presiden yang dinilai belum signifikan.
“Dengan elektoral rendah, Gibran akan menjadi beban bagi Prabowo. Sebab, Gibran tak membantu Prabowo untuk mendongkrak elektoralnya,” kata Jamiluddin kepada RMOL, dikutip 22 Februari 2026.
Kedua, potensi retaknya koalisi dinilai sangat terbuka bila Prabowo tetap menggandeng Gibran. Apalagi jika ada ketua umum partai koalisi yang tingkat elektabilitasnya melampaui Gibran.
Saat ini saja, berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas Gibran disebut masih berada di bawah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Jika tren itu berlanjut, bukan tidak mungkin partai koalisi akan menuntut kader terbaiknya menjadi pendamping Prabowo.
“Kalau elektoral AHY atau ketua umum partai lain lebih baik dari Gibran, tentu Prabowo akan dinilai tidak adil bila tetap bersama Gibran. Hal ini bisa saja membuat sebagian partai koalisi pisah kongsi dengan Prabowo,” tegasnya.
Ketiga, duet Prabowo-Gibran dinilai masih akan dilekatkan dengan bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kondisi ini dinilai berpotensi menggerus dukungan, terutama dari kelompok masyarakat yang mulai menunjukkan resistensi terhadap Jokowi.
“Publik yang alergi dengan Jokowi dari hari ke hari terus bertambah. Kelompok publik ini harus diperhitungkan Prabowo bila ingin tetap menang pada Pilpres 2029,” pungkasnya.
