Pasalnya, BPJS Kesehatan bukan sekadar lembaga, tetapi fondasi perlindungan sosial dan wujud nyata amanat konstitusi untuk menjamin hak kesehatan seluruh rakyat.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan adalah salah satu pilar utama pelayanan dasar dan ketahanan bangsa.
Dengan cakupan lebih dari 280 juta peserta serta kerja sama dengan ribuan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan memegang peran strategis dalam menjaga produktivitas nasional dan mencegah kemiskinan akibat sakit.
“Kepemimpinan baru akan menghadapi sejumlah tantangan krusial yang perlu dijawab secara cepat dan terukur,” kata Fahira dalam keterangannya, dikutip Sabtu 21 Februari 2026.
Tantangan pertama, keberlanjutan keuangan program JKN. Tingginya beban penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal terus menekan pembiayaan, sementara kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri masih menjadi persoalan.
Kedua, klaim tertunda dan arus kas fasilitas kesehatan. Penguatan sistem verifikasi klaim untuk mencegah fraud harus tetap menjaga keseimbangan agar tidak menghambat cash flow rumah sakit dan kualitas layanan pasien.
Ketiga, transformasi kebijakan seperti KRIS dan sistem rujukan berbasis kompetensi. Reformasi ini membutuhkan kesiapan infrastruktur, SDM, serta komunikasi publik yang kuat agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Keempat, tata kelola dan sinkronisasi data kepesertaan, khususnya PBI. Kasus penonaktifan jutaan peserta PBI baru-baru ini menjadi pelajaran penting bahwa akurasi data dan koordinasi lintas kementerian/lembaga harus diperkuat agar hak pasien, terutama yang berpenyakit kronis dan katastropik, tidak terputus.
Kelima, kesenjangan layanan antarwilayah. Distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum merata masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan akses kesehatan.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Fahira Idris memaparkan enam rekomendasi strategis kepada Dirut dan jajaran direksi BPJS Kesehatan yang baru.
“Dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang transparan, dan kolaborasi lintas sektor, saya optimistis BPJS Kesehatan dapat semakin kokoh sebagai sistem jaminan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” pungkas Fahira.
