4 Fakta Bapanas Bakal Dilebur, Bulog Tak Lagi Berstatus BUMN (Foto: Bulog)
JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilebur dan masuk ke dalam Bulog. Tidak hanya itu, Bulog tidak akan lagi berstatus BUMN. Rencana ini akan terealisasi seiring revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Hal ini terungkap dalam salah satu poin draf revisi terbaru UU Pangan. Bulog nantinya tidak lagi berbentuk Perum tapi menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah presiden atau lembaga baru setingkat di bawah lembaga Kepresidenan.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Bapanas akan dilebur dan Bulog tidak lagi berstatus BUMN, Jakarta.
1. Revisi UU Pangan
Pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sekaligus anggota Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) Khudori, mengungkapkan adanya rencana perubahan besar dalam tata kelola pangan nasional melalui revisi Undang-Undang Pangan.
“Di revisi Undang-Undang Pangan yang baru, ini diubah gitu. Jadi, Badan Pangan Nasional akan dilebur menjadi bagian dari Bulog dan Bulog itu bukan Perum yang seperti sekarang,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (17/2/2026).
Dia menilai perubahan struktur ini akan berdampak besar pada tata kelola pangan nasional, terutama karena fungsi regulator dan operator yang sebelumnya dipisahkan akan disatukan dalam satu lembaga.
Jika sebelumnya Bapanas bertindak sebagai regulator sementara Bulog dan BUMN pangan lain berperan sebagai operator, maka dalam skema baru Bulog akan menjalankan kedua fungsi tersebut sekaligus.
2. Muncul Berbagai Opsi
Dalam Naskah Akademik RUU Pangan versi 15 September 2025 terdapat empat opsi kelembagaan yang dikaji penyusun. Opsi tersebut meliputi mempertahankan struktur saat ini, memperkuat Bapanas sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator, menggabungkan Bapanas dan Bulog, serta mentransformasi Bulog sepenuhnya.
“Opsi yang direkomendasikan itu adalah opsi ketiga, yaitu Bapanas digabung dengan Bulog,” kata Khudori.
Rekomendasi tersebut disebut muncul setelah analisis rasio biaya dan manfaat melalui pendekatan regulatory impact analysis (RIA). Namun Khudori mengkritik bahwa analisis tersebut belum komprehensif. Ia menilai elaborasi kajian belum menyeluruh hingga mendukung rekomendasi penggabungan lembaga.
“Kalau merujuk pedoman RIA, analisis seharusnya tidak hanya kualitatif, tetapi juga kuantitatif. Dalam naskah itu menurut saya belum lengkap,” katanya.
Dia menegaskan bahwa perubahan struktur kelembagaan pangan bukan sekadar soal efisiensi birokrasi, melainkan juga menyangkut mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta keseimbangan fungsi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan. Karena itu, dia mendorong agar pembahasan revisi UU Pangan dilakukan secara lebih terbuka dengan kajian yang lebih mendalam sebelum keputusan final diambil.
