Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menganalisis laporan Menteri Agama Nasaruddin Umar perihal penerimaan fasilitas jet pribadi dari pengusaha sekaligus politikus Oesman Sapta Odang (OSO). Jet pribadi dimaksud digunakan untuk agenda peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Minggu (15/2).
“Dari laporan ini tim akan cek kelengkapan pelaporannya dan dilakukan analisis, untuk kemudian diputuskan status pemberian fasilitas tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (23/2).
Budi mengatakan pelaporan gratifikasi di masa kurang dari 30 hari sejak penerimaan ini merupakan langkah yang positif bagi setiap penyelenggara negara. Kata dia, hal itu sekaligus sebagai langkah mitigasi khususnya terhadap potensi konflik kepentingan yang akan muncul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pak Menteri tadi menyampaikan juga bahwa ini menjadi teladan yang positif tentunya tidak hanya di Kementerian Agama, tapi juga di seluruh jajaran penyelenggara negara maupun ASN di seluruh Indonesia agar kita sedari awal melakukan mitigasi-mitigasi khususnya pencegahan korupsi,” ucap dia.
Budi menambahkan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik nantinya membuka peluang untuk meminta klarifikasi dari pihak pemberi fasilitas jet pribadi yakni OSO.
“Dalam analisis dimungkinkan untuk meminta informasi tambahan ataupun keterangan pihak-pihak tertentu,” jawab Budi saat ditanya mengenai kemungkinan klarifikasi terhadap OSO.
Sementara itu, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo menyatakan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar sebagaimana termuat dalam Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak berlaku karena Nasaruddin melaporkan penerimaan fasilitas jet pribadi di bawah waktu 30 hari kerja.
“Beliau menyampaikan sebelum dari 30 hari kerja sesuai dengan Pasal 12 C (UU Tipikor) juga disampaikan bahwa apabila kurang dari apa 30 hari kerja di situ artinya Pasal 12 B-nya tidak berlaku,” kata Arif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Senin (23/2).
Arif menjelaskan pihaknya akan menganalisis untuk dapat menetapkan apakah gratifikasi tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
“Nanti tentunya kalau kemudian kita menetapkan SK misalkan untuk memberikan sebagai kompensasi atau uang pengganti, nanti kita akan sampaikan secara SK-nya bahwa Oh ini harus diganti sekian begitu.’ Dia harus menyampaikan itu,” terang dia.
“Masih kita verifikasi ya. Jadi, verifikasi, verifikasi kelengkapan dokumennya seperti apa, kemudian nanti baru kita lakukan analisis. Kemudian baru kita akan sampaikan bahwa nantinya berapa nilai yang memang harus dikembalikan atau disetor ke kas negara,” katanya.
(ryn/isn)
[Gambas:Video CNN]
