Bagi Tiongkok, putusan itu seharusnya menjadi titik balik untuk mengakhiri praktik proteksionisme yang dinilai mengacaukan sistem perdagangan global.
“Tiongkok mendesak AS untuk membatalkan langkah-langkah tarif sepihaknya terhadap mitra dagangnya. Tidak ada pemenang dalam perang dagang dan proteksionisme tidak akan membawa ke mana pun,” tegas pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok, seperti dikutip dari AFP, Senin, 23 Februari 2026.
Dalam putusan enam berbanding tiga pada Jumat lalu, 20 Februari 2026, Mahkamah Agung AS menyatakan Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif berdasarkan undang-undang tahun 1977 yang selama ini dijadikan dasar untuk mengenakan pungutan mendadak terhadap sejumlah negara.
Keputusan tersebut menjadi pukulan politik serius terhadap kebijakan ekonomi andalan Trump yang selama ini mengguncang arus perdagangan internasional.
Namun respons Gedung Putih justru memperkeruh situasi. Trump mengumumkan tarif global baru sebesar 10 persen atas impor dengan landasan hukum berbeda, sebelum kemudian menaikkannya menjadi 15 persen pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Kebijakan tarif 15 persen itu dijadwalkan mulai berlaku Selasa dan akan diterapkan selama 150 hari, dengan sejumlah pengecualian produk.
Kementerian Luar Negeri Tiokok kemudian mencatat bahwa mereka memperhatikan dengan saksama potensi langkah-langkah AS untuk mempertahankan tarif yang lebih tinggi.
“AS saat ini sedang merencanakan langkah-langkah alternatif seperti investigasi perdagangan untuk mempertahankan tarif yang lebih tinggi terhadap mitra dagang. Tiongkok akan terus memperhatikan hal ini dan dengan tegas melindungi kepentingan Tiongkok,” bunyi pernyataan tersebut.
Ketegangan dagang ini mencuat menjelang rencana kunjungan Trump ke Tiongkok dalam waktu dekat, yang akan menjadi lawatan pertamanya pada periode kedua kepemimpinannya.
