Soal gaduh itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar, Prof. Harris Arthur Hedar mengingatkan agar publik tidak reaktif hanya karena potongan informasi dan mulai membudayakan baca teks resmi.
Dia mengingatkan kedaulatan negara tidak dijaga dengan emosi sesaat, melainkan dengan pemahaman utuh atas aturan main.
“Satu orang membaca judul lalu yakin. Yang lain menonton video 30 detik lalu marah. Padahal, kalau kita sungguh ingin menjaga kedaulatan, langkah pertama adalah membaca utuh dan berimbang,” kata Harris kepada wartawan di Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.
Soal isu data pribadi yang dipolemikkan bakal bocor dan disalahgunakan, Harris menegaskan, kuncinya ada pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Narasi yang fair adalah bukan ‘aman 100 persen, lalu selesai’, melainkan ‘tunduk pada UU PDP dan karena itu harus mengikuti syarat-syarat UU PDP’,” jelas Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini.
Pun juga soal isu halal. Meski pemerintah lewat dokumen FAQ memastikan sertifikasi halal tetap wajib, Harris mencium adanya kekhawatiran publik yang harus dijawab dengan transparansi teknis, bukan sekadar administrasi.
Harris juga menyoroti soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baginya, kedaulatan industri bukan cuma soal melarang barang impor, tapi memastikan industri lokal punya “tangga” untuk naik kelas lewat alih teknologi dan investasi nyata.
Mengenai isu militer, meski pemerintah menjamin tak ada pasal pertahanan, Harris tetap memberikan catatan kritis. Menurutnya, di era digital, geopolitik bisa menyusup lewat rantai pasok dan teknologi.
Terakhir, ia menantang negara untuk lebih transparan dan publik untuk lebih disiplin membaca. Jangan sampai pasar kacau hanya karena ketidakpastian informasi.
“Karena salah satu ciri negara maju dan modern adalah keterbukaan informasi untuk mendapatkan pendapat publik yang bermakna atau meaningful public participation,” pungkasnya.
