Ketua Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 memang menyatakan norma PT menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy).
Namun, usul Nasdem untuk menjadikan PT ke angka 7 persen dari awalnya hanya 4 persen, malah mengucilkan poin pertimbangan MK yang menyepakati argumentasi soal kedaulatan rakyat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai Pemohon Perkara 116/2023.
“Menaikkan PT jadi 7 persen perlu dipertanyakan secara serius, bukan hanya dari sisi teknis elektoral, tetapi juga dari sudut pandang etika demokrasi dan konsistensi konstitusional,” Ujar Miftah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Menurutnya desain sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka penguatan demokrasi substansial, bukan sekadar efisiensi politik karena soal PT sudah menyentuh prinsip dasar demokrasi konstitusional.
“Esensi demokrasi konstitusional adalah memastikan setiap suara memiliki peluang yang wajar untuk terwakili. Prinsip ini berakar pada gagasan kedaulatan rakyat,” tuturnya.
“Itu sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari kehendak warga negara, bukan dari rekayasa sistem yang mempersempit kompetisi,” demikian Miftah menambahkan.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menyebut pihaknya akan tetap konsisten mendorong agar ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7 persen. Paloh menilai ambang batas 7 persen jauh lebih efektif.
“Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, Nasdem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Februari 2026.
