Hal tersebut ditegaskan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Penyaluran Terpadu Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) di RS Bhakti Husada, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu, 25 Februari 2026.
Mensos mengatakan, kegiatan tersebut menyasar keluarga yang membutuhkan bantuan, termasuk mereka yang kesulitan menebus ijazah sekolah, membutuhkan alat kesehatan maupun yang perlu diberdayakan secara ekonomi.
“Ini adalah tugas Kemensos dan Presiden untuk benar-benar memperhatikan mereka yang disebut The Invisible People. Mereka ada di sekitar kita, tapi belum tersentuh program pembangunan,” kata Mensos dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta maupun filantropi untuk menyisir warga yang belum terdata. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
Terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI), ia memastikan langkah tersebut bukan pengurangan kuota, melainkan pengalihan kepada warga yang lebih memenuhi kriteria. Di Bekasi, sekitar 70 ribu lebih PBI dinonaktifkan.
“Bukan dikurangi, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Mudah-mudahan dengan data yang makin akurat, intervensi kita tepat dan hasilnya lebih berdampak,” jelasnya.
Di sisi lain, ia berharap rumah sakit tetap melayani pasien PBI yang dinonaktifkan sembari menunggu solusi pembiayaan dibahas bersama pemerintah daerah atau pihak lain. Menurutnya, tidak boleh ada warga yang putus asa berobat karena ketiadaan biaya.
“Data itu dinamis. Ada yang meninggal, pindah, lahir, berubah kondisi ekonomi. Jangan sampai kita membantu orang yang sudah meninggal atau sudah pindah,” pungkasnya.
