Jakarta, CNN Indonesia —
Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan membutuhkan pendekatan hilir-hulu yang kuat, diikuti kepemimpinan kepala daerah yang tegas. Tanpa keduanya, penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) tak dapat dihindari.
Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menyampaikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2).
“Pasukan kebersihan ini sangat bergantung dari leadership kepala daerah, kepedulian, passion-nya. Yang enggak punya passion ya cuek-cuek aja,” kata Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan, pendekatan berbasis hulu-hilir relatif efektif diterapkan di daerah pedesaan yang memiliki ikatan sosial kuat. Namun, di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, pendekatan hilir-hulu merupakan pilihan yang lebih realistis.
Dalam konteks ini, masyarakat umumnya hanya mengumpulkan sampah di bak atau tempat penampungan. Tugas pemerintah daerah (Pemda) adalah memastikan pengangkutan berlangsung cepat dan konsisten melalui pasukan kebersihan yang solid serta terawasi.
Tito kemudiam mencontohkan keberhasilan pasukan kebersihan di Jakarta yang bekerja sejak dini hari, serta pengalaman di Palembang yang mampu menjaga kota tetap bersih karena pengawasan berjalan efektif.
Untuk memperkuat kendali operasional, Mendagri mendorong pemanfaatan teknologi seperti closed circuit television (CCTV) guna memantau titik rawan sampah, termasuk sumbatan di sungai dan kawasan padat. Dengan sistem tersebut, kepala daerah dapat segera menginstruksikan percepatan pembersihan kepada jajaran terkait.
Menurut Tito, tanpa pengawasan dan sistem yang disiplin, pendekatan hilir hanya akan memindahkan persoalan ke TPA dan membentuk timbunan sampah dalam skala besar.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional dalam pengolahan sampah menjadi energi. Pemda diminta fokus membangun jejaring pengumpulan dan menyiapkan lahan, sementara teknologi pengolahan diselaraskan dengan kebijakan pusat.
“Pemerintah daerah cukup membangun jejaring untuk meng-collect, mendorong masyarakat mengumpulkan sampah, di bak, kumpulkan, bawa ke lokasi. Nah lokasinya disiapkan juga tanahnya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk incinerator dan lain-lain,” katanya.
Pada Rakornas, Mendagri menegaskan bahwa pengelolaan sampah perkotaan menuntut disiplin sistem, pengawasan yang konsisten, dan kepemimpinan yang responsif agar persoalan tidak terus berulang setiap tahun.
Tito mengingatkan, keberhasilan tata kelola sampah sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah dalam menggerakkan dan mengawasi jajarannya.
(rea/rir)
[Gambas:Video CNN]
