Survei itu pun menyebut ketiga program ini dinilai mampu menciptakan produksi, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perputaran uang di daerah. Survei ini melibatkan responden ahli-ahli dari beragam latar belakang sebanyak 72 orang ahli, yang tersebar di 12 kota, yaitu Medan, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Ternate.
“Hasil riset ahli Adidaya Institute menunjukkan klaster Kampung Nelayan, KDKMP, dan program 3 juta rumah merupakan mesin utama dengan bobot penilaian 43 persen,” ungkap ekonom Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 25 Februari 2026.
Bram menjelaskan survei ini sebenarnya bertujuan memetakan prioritas pada 8 program unggulan Prabowo-Gibran dan mengklasifikasi (mengklaster) jenis program-program tersebut ke dalam tiga model: Jangkar (Anchor), Mesin (Engine) dan Stabilitator (Stabilizer). Dengan klasifikasi tersebut, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu mengambil prioritas jika ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
“Tujuannya memang menentukan prioritas utama bagi Presiden Prabowo dalam melaksanakan 8 program unggulan (Big Bang dan Big Push). Supaya masyarakat juga paham mana yang masuk dalam kelompok “jangkar” untuk memperkuat legitimasi, mana yang masuk kelompok “engine” untuk mendorong pertumbuhan, dan mana yang masuk kelompok “stabilisator” untuk membangun keseimbangan di dalam masyarakat,” sambung dia.
Dalam survei tersebut, sebanyak 23,30 persen ahli berpendapat program dukungan Palestina Merdeka sebagai program jangkar (Anchor). Sementara 43 persen Ahli menilai program Kampung Nelayan, KDKMP, dan 3 Juta Rumah sebagai mesin (engine) pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya program-program lain seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Lumbung Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam kerangka program stabilisator sosial alias stabilizer.
“Mengapa Palestina Merdeka menjadi program Jangkar karena itu legacy dan komitmen politik Presiden Prabowo, bahkan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno sampai Jokowi. Situasinya mirip dengan Gerakan Non Blok (1961). Jadi ini masuk akal mengapa isu masuknya Indonesia ke dalam BOP (Board of Peace) ramai mencuat di public dalam negeri,” jelas dia.
“Yah, karena ini program jangkar yang mengikat persatuan moral dukungan masyarakat Indonesia kepada Presiden Prabowo. Dan yang saya lihat, niat dan tujuan utama pemerintah Indonesia dibawah pak Prabowo adalah memastikan kemerdekaan Palestina bisa terwujud dan keterlibatan Indonesia bisa terukur,” tambahnya.
Karena itu Pemerintah Indonesia memposisikan diri secara aktif sebagai mediator negara-negara selatan (global south) dan negara-negara barat, sekaligus sebagai jembatan diplomasi Islam moderat. Artinya ada ruang diplomasi baru yang bisa digunakan untuk advokasi Palestina dari dalam forum BOP serta memperbaiki keterbatasan pengaruh global.
Selanjutnya, menurut Bram, jika program-program yang masuk kategori mesin pertumbuhan bisa berjalan optimal maka aktivitas produksi akan meningkat dan berdampak ganda (multiplier effect) pada perekonomian.
Permintaan masyarakat bakal bertumbuh dan perekonomian pun tidak akan berjalan lambat. Misalnya pada program 3 juta rumah, ungkap Bram, program itu akan menggerakkan industri konstruksi, bahan bangunan, logistik dan UMKM.
Sementara pada program Kampung Nelayan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), lanjutnya, sisi produksi dari desa akan bertumbuh sehingga menyebabkan aktivitas distribusi pun mengalami peningkatan.
“Ketika permintaan dari sektor perumahan meningkat dan suplai dari desa diperkuat secara bersamaan, maka terciptalah efek berantai yang kuat. Inilah esensi Big Push: dorongan besar dan serentak pada sektor-sektor kunci agar ekonomi tidak berjalan lambat tetapi mengalami lonjakan signifikan. Namun terkait program 3 juta rumah, para ahli mempertanyakan capaian pelaksanaan yang belum terlihat signifikan. Alih-alih menunjukan progressnya, malah isu dinamika kelembagaan yang lebih mengemuka,” ujarnya.
Lanjut Bram, meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam kelompok stabilisator, program ini bisa juga dimasukkan dalam klaster mesin pertumbuhan ekonomi. Sebagai program stabilisator, MBG memang telah menjadi program redistribusi ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Dan sebagai mesin ekonomi, MBG secara langsung telah menciptakan permintaan pangan yang stabil dan meningkatkan kualitas gizi SDM Indonesia dalam jangka panjang.
Hanya saja kritik-kritik publik terhadap pelaksanaan program MBG ini sebaiknya diterima secara terbuka oleh lembaga pengampu MBG yaitu BGN (Badan Gizi Nasional), sehingga bisa meminimalisir potensial lost (kemubaziran), perbaikan kualitas dan kuantitas menu makanan, dan kontrol kualitas yang ketat.
“Jika disambungkan dengan produksi desa dan koperasi, MBG semestinya dapat menjadi penguat ekosistem ekonomi rakyat. Karena itu pemerintah perlu memusatkan energi pada program mesin ekonomi ini sambil memastikan MBG bisa terintegrasi dengan sistem produksi nasional agar benar-benar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas dia.
