Di antara para pengkritik bahkan ada yang mendesak agar Presiden Prabowo Subianto angkat kaki dari BoP. Para pengkritik menyebut BoP merupakan institusi yang bekerja di luar sistem internasional atau dengan kata lain tanpa mandat dari PBB.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa menjabarkan, BoP sejatinya adalah instrumen yang dilahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang ditandatangani pada November 2025 lalu.
“Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu, maka menjadi jelas bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Dr. Teguh, Jumat, 27 Februari 2026.
Teguh mengatakan, di dalam Resolusi DK PBB 2803 itu disebutkan reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza akan menjadi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.
Selain itu, juga akan dibangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
“Poin ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, peaceful coexistance atau hidup berdampingan secara damai,” ujar Teguh.
Dasasila Bandung yang disebutnya adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Indonesia. Teguh juga mengatakan, pihak Palestina sendiri menyadari dan menghormati berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan negara itu dalam berbagai forum internasional, termasuk di BoP.
“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia,” kata dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Teguh mencontohkan, pertemuan pejabat baru Duta Besar Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia belakangan ini memperlihatkan kepercayaan Palestina pada langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengimbau teman-teman yang masih mencurigai BoP dan posisi Indonesia di dalamnya agar membaca lagi dengan teliti Resolusi DK PBB 2803. Kritik kita perlukan untuk mengingatkan, tetapi jangan melebar dan mengganggu objektivitas,” tandasnya.
