Tantangan tersebut mencuat setelah terjadi pertukaran pernyataan di media sosial X (Twitter) antara keduanya. Dalam percakapan itu, Uceng menyatakan kesiapannya untuk belajar dan berdiskusi mengenai isu HAM bersama Pigai.
Balasan tersebut kemudian berkembang menjadi wacana debat ilmiah yang membahas satu per satu kasus HAM kontroversial di Indonesia.
Menanggapi hal itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai wacana debat terbuka tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam negara demokrasi. Namun ia mengingatkan agar rencana tersebut tidak berhenti sebatas wacana.
“Ya enggak apa-apa, bagus. Tapi sebagai menteri dia yang siapkan pertarungan diskusi itu. Kan dia yang pejabatnya. Tinggal rakyat menunggu realisasi dari debat itu,” ujar Hendri kepada RMOL, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, perdebatan terbuka mengenai isu strategis seperti HAM justru mencerminkan kedewasaan demokrasi, selama dilakukan secara substansial dan bukan sekadar sensasi.
“Kalau menurut saya enggak apa-apa, bagus kok. Hanya jangan sampai cuma bluffing (menggertak) di awal saja. Saya mendukung memang negara yang cerdas itu harusnya memperdebatkan sesuatu itu di ruang diskusi,” tegasnya.
Hendri menambahkan, publik tentu menantikan apakah tantangan tersebut benar-benar diwujudkan dalam forum resmi dan terstruktur, sehingga dapat memberikan edukasi politik sekaligus memperkaya perspektif masyarakat terkait persoalan HAM di Tanah Air.
