Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan pembaruan data yang akurat terkait besarnya alokasi dana setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dalam berita yang beredar sebelumnya, terdapat kesalahan mengenai periode alokasi dana, sehingga perlu diluruskan untuk memastikan informasi yang diterima publik akurat,” kata Hida dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Hida, alokasi dana yang sebelumnya beredar disebut Rp500 juta per hari. Namun setelah verifikasi internal yang tepat adalah sekitar Rp500 juta setiap 12 hari per SPPG.
“Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari,” jelasnya.
Lanjut dia, mekanisme penyaluran dana tetap langsung ke SPPG tanpa melalui pemerintah daerah, sehingga dana BGN berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang merata dan mendukung pemerataan manfaat program di seluruh wilayah.
“Peredaran dana ini juga memberi kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG, berdampak positif pada sektor produksi, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini rata-rata mencapai 125. Itu memberi ruang untuk investasi dan kesejahteraan keluarga,” terangnya.
BGN menegaskan bahwa klarifikasi ini bertujuan menjaga akurasi data dan transparansi informasi publik.
“Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Hida.
