Hal ini yang tidak disadari oleh presiden. Ada dua masalah pokok: pesimisme struktural terhadap kabinet Prabowo-Gibran dan lumpuhnya peran APBN sebagai penyeimbang.
Sorotan dunia antara lain soal wacana peningkatan PPN sebesar 12 persen di awal masa pemerintahannya, penghentian perdagangan saham sudah sampai tiga kali dalam waktu kurang dari satu tahun, pernyataan defisit APBN oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru-baru ini.
Selain itu, ada pula ekspansi pengeluaran APBN untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembelian mobil Koperasi Merah Putih dari India, serta keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) Presiden AS Donald Trump sebesar Rp16-17 triliun dari APBN.
Semua itu akan semakin dibaca pasar sebagai misalokasi anggaran atau sumber daya yang seharusnya bisa menjadi kompensator pengerek suplai agregat di tengah potret kesuraman tersebut.
Pemerintah seperti kurang peka dan kurang cerdas dalam memahami berbagai kesulitan.
Terbongkarnya pembiayaan utang dalam proyek-proyek infrastruktur rezim Joko Widodo alias Jokowi yang sebelumnya, gelontoran bansos Rp510 triliun lebih menjelang Pemilu lalu yang harus ditutup, turut memerparah persepsi pasar terhadap keuangan pemerintah.
Penurunan peringkat utang oleh Moody’s dan S&P, peringatan MSCI di pasar saham dan rilis Transparency International 2025 yang baru saja keluar bahwa Indonesia semakin korup — tiga peringkat lebih buruk dari periode sebelumnya — akan kian mempersulit persepsi pasar terhadap Indonesia dan meningkatkan biaya utang negara.
Semua itu harus dibayar dengan uang rakyat lewat pajak, karena ini keseimbangan Ricardian dalam ilmu ekonomi. Semua akan dibaca bahwa Indonesia akan makin berisiko ke depan oleh pasar.
Korbannya rakyat, masyarakat. Jumlah pengemudi ojol yang meningkat sedikitnya tiga juta orang dalam dua tahun terakhir, utamanya dikontribusi oleh tingginya warisan PHK di masa akhir pemerintahan Jokowi.
Belum lagi tingginya klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Terutama pasca Q1-2025 dan terus menurunnya daya beli rakyat sehingga mengakibatkan deflasi di September 2024.
Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sangat lemah dan APBN yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang justru digunakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk hal-hal yang tidak optimal, seperti bergabung dengan BoP, MBG yang tak terealisir daya ungkitnya, dan lain-lain.
Semua ini menunjukkan indikasi fundamental, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran minim kepercayaan pasar.
Sehingga tidak bisa lagi diatasi dengan cara-cara yang bersifat teknis jangka pendek. Larinya modal keluar, pelemahan nilai tukar dan rendahnya absorbsi utang, adalah potensi yang sangat mungkin terjadi.
Karena dual shocks menyebabkan pasar tidak percaya kepada pemerintah. Terlebih pemerintah juga notabene tidak punya uang (defisit pemerintahan Prabowo-Gibran terus memburuk 33 persen dalam tiga tahun terakhir melihat realisasi target RAPBN 2025).
Dr Anggoro Budi Nugroho
Ekonom, pengajar pada School of Business and Management ITB (SBM ITB)
