Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa menilai langkah Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator merupakan inisiatif penting untuk menyelamatkan proses perdamaian yang sempat menunjukkan kemajuan.
“Sayang sekali pembicaraan damai AS-Iran yang sehari sebelumnya dilaporkan mencapai kemajuan berarti mendadak rusak oleh serangan Israel. Ini menunjukkan pemerintahan Benjamin Netanyahu memiliki kepentingan lain yang merugikan perdamaian kawasan sekaligus membahayakan keselamatan warga Israel sendiri,” ujar Teguh, Minggu, 1 Maret 2026.
Menurut Teguh, dialog damai harus tetap dilanjutkan dengan pendekatan dan metode baru, termasuk melibatkan Indonesia sebagai pihak mediator yang dinilai memiliki posisi netral.
“Tidak ada yang lebih berharga dari perdamaian kawasan dan keselamatan umat manusia di seluruh dunia. Kami mengapresiasi kesediaan Presiden Prabowo mengajak semua pihak terhindar dari kehancuran yang tak terbayangkan,” katanya.
Ia juga menilai serangan balasan Iran merupakan upaya untuk “menyamakan posisi” dalam konflik dan memiliki dasar hukum internasional karena dijamin dalam Piagam PBB.
Setelah posisi kedua pihak dianggap setara, Teguh berharap ketegangan dapat mereda dan pihak-pihak yang bertikai bersedia kembali ke meja perundingan untuk melanjutkan proses perdamaian.
Konflik memanas setelah Israel secara mendadak melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Iran, termasuk permukiman sipil di Teheran dan Isfahan pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026.
Kantor Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menjadi salah satu sasaran serangan. Sementara itu, sebuah asrama putri di Isfahan turut hancur dan dilaporkan menewaskan puluhan siswi.
Serangan tersebut terjadi di tengah putaran ketiga pembicaraan damai Amerika Serikat dan Iran di Jenewa yang dimediasi Oman.
Tak lama berselang, Iran melancarkan serangan balasan dengan mengacu pada hak mempertahankan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain menargetkan Tel Aviv, Iran juga menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan negara-negara Teluk.
