Jika eskalasi mengganggu distribusi minyak, maka harga energi di dunia bakal melonjak signifikan.
“Dampaknya terasa pada inflasi, beban subsidi, dan tekanan terhadap APBN negara berkembang,” ucap Anggota DPD asal DI Yogyakarta, Hilmy Muhammad dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 1 Maret 2026.
Menurut dia, ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanya politik kekuatan.
“Jika logika senjata mengalahkan logika diplomasi, stabilitas global runtuh dan negara-negara berkembang seperti Indonesia membayar harga paling mahal,” jelasnya.
Sambung Gus Hilmy akrab disapa, penggunaan kekuatan bersenjata tanpa penghormatan pada kedaulatan negara hanya memperluas lingkar kekerasan dan memperbesar korban sipil.
“Jika diplomasi buntu lalu diganti serangan militer, dunia sedang bergerak mundur. Keamanan tidak lahir dari bom, tetapi dari kesepakatan yang menghormati kedaulatan,” ungkapnya.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Masih kata dia, jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap Piagam PBB, maka mekanisme internasional harus dijalankan secara konsisten, tanpa pandang bulu, meskipun negara itu adalah donatur yang besar.
“PBB jangan hanya mengecam. Sebagai lembaga dunia, PBB memiliki instrumen sanksi. Dewan Keamanan bisa menjatuhkan resolusi penghentian serangan, embargo senjata, pembatasan ekonomi, hingga jika perlu membawa pelanggaran-pelanggaran itu ke mekanisme hukum internasional,” tegas Gus Hilmy.
“Jika langkah-langkah itu hanya diterapkan pada negara lemah dan tidak pada negara kuat, maka PBB kehilangan legitimasi moral. Artinya, PBB harus berani menjatuhkan sanksi kepada Amerika yang terbukti melanggar Piagam PBB,” pungkasnya.
