Pengamat politik Nurul Fatta menilai, sikap yang ditunjukkan PDIP sejauh ini konsisten dengan pernyataan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, bahwa PDIP akan menjadi sparing partner atau mitra strategis penyeimbang pemerintah.
“Artinya, PDIP tidak memilih jalur oposisi destruktif, tetapi oposisi korektif,” kata Fatta kepada RMOL, Minggu, 1 Maret 2026.
PDIP ingin menguji dan mengkritik kebijakan tanpa menjatuhkan stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto. Dukungan tetap diberikan pada kebijakan yang dianggap tepat, sementara kritik diarahkan pada program yang dinilai bermasalah, baik dari sisi desain maupun implementasi.
Nurul Fatta melihat setidaknya ada tiga kalkulasi politik yang sedang dimainkan PDIP. Pertama, PDIP tidak ingin kehilangan identitas sebagai partai wong cilik.
“Jika semua elite partai bergerombol memuji pemerintah, PDIP justru mengambil jarak agar diferensiasinya terlihat oleh publik,” jelasnya.
Kedua, PDIP membutuhkan positioning sebagai alternatif kekuasaan. Terlalu akomodatif terhadap kekuasaan dinilai berisiko mengaburkan identitas politik partai.
“Kalau terlalu akomodatif terhadap kepentingan kekuasaan hari ini, justru mereka kehilangan pembeda, bahkan bisa jadi akan kehilangan konstituen jika sikapnya abu-abu,” tegasnya.
Ketiga, jika konsisten dan bukan sekadar gertak sambal, strategi ini berpotensi memberi insentif elektoral pada 2029. Namun, konsekuensinya tidak ringan.
“PDIP harus ‘berpuasa kekuasaan’ dalam 2–3 tahun ke depan. Dan itu taruhan besar,” jelasnya.
Menurutnya, jika pemerintah menghadapi problem implementasi program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan publik mulai merasakan ketidakpuasan, PDIP bisa menjadi titik tumpu harapan baru.
Namun situasinya bisa berbeda apabila pemerintahan Prabowo justru mencatatkan keberhasilan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pemerintah justru sukses secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa menjadi bumerang bagi PDIP, karena menentang program pemerintah,” pungkasnya.
