Jakarta, CNN Indonesia —
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap resmi dengan mengutuk serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2) lalu. Dalam serangan roket AS-Israel akhir pekan lalu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei hingga anak cucunya dilaporkan jadi salah satu korban tewas.
MUI pun blak-blakan mengkritik posisi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas dan dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk persoalan Gaza dan stabilitas Timur Tengah. MUI mempertanyakan posisi Board of Peace–di mana Indonesia juga tergabung di dalamnya–ketika AS justru berkolaborasi dengan Israel memborbardir Iran dengan roket atau rudal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut MUI, AS dalam konflik itu tengah memainkan peran melalui Board of Peace. MUI mempertanyakan apakah BoP diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.
MUI menilai motif strategis di balik serangan ini patut diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.
Dalam konteks konflik Israel-Palestina, MUI mendorong berbagai negara untuk menjadi juru damai guna menghentikan serangan militer yang berpotensi menjadi instrumen tekanan politik guna mengamankan dominasi regional Israel atas Palestina.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina,” demikian pernyataan dalam Tausiyah MUI dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026.
Sikap resmi MUI itu diteken Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Menurut MUI, serangan AS dan Israel ke Iran merupakan pelanggaran batas kedaulatan sebuah negara. Serangan AS dan Israel ke Iran itu pun ditegaskan tak sesuai dengan konstitusi Indonesia, UUD 1945.
“MUI mengutuk serangan Israel yang didukung Amerika, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan UUD 1945, yaitu ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tulis MUI dalam keterangannya, Minggu (1/3).
MUI menilai langkah Trump berkolaborasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahumenyerang Iran itu telah memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi.
MUI menilai serangan balasan antara dua kubu tersebut merupakan eskalasi serius yang bisa memancing konflik meluas di Timur Tengah. Menurut MUI, situasi itu tak bisa dipandang sebelah mata.
“Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena itu bertentangan dengan Pasal 2 Deklarasi PBB,” kata MUI.
Lebih jauh, MUI memandang serangan tersebut sebagai upaya sistematis untuk melemahkan posisi Iran di Timur Tengah, sekaligus membatasi dukungan negara Islam itu terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Terkait situasi terkini, MUI pun mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) turun tangan untuk menyelesaikan persoalan di kawasan Teluk itu.
“MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global,” kata MUI.
Lebih lanjut, MUI mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia agar terus melakukan qunut nazilah secara sungguh-sungguh berdoa dalam shalat untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT terhadap umat Muslim yang sedang mengalami kesulitan, penindasan, atau musibah di berbagai belahan dunia.
MUI mengajak semua negara untuk menjadi juru damai dalam konflik tersebut dan menghentikan penggunaan serangan militer dalam membatasi dominasi Israel ke Palestina.
Sikap Pemerintah RI dan Opsi Keluar dari BoP
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator dialog di tengah kondisi tegang dan membara di kawasan Timur Tengah menyusul konfirmasi serangan AS dan Israel ke Iran. Prabowo bahkan disebut siap bertolak ke Teheran, Iran.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” dikutip dari akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2).
Merespons itu, Iran menyambut tawaran Prabowo untuk menjadi mediator di tengah konflik negara Timur Tengah ini versus AS yang berkolaborasi dengan Israel.
Sambutan Iran tertuang dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Jakarta pada Minggu (1/3). Dalam rilis itu, mereka juga meminta pejabat Indonesia mengambil sikap tegas terkait tindakan AS dan Israel.
“Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini, menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel,” demikian rilis resmi Kedubes Iran.
Sementara itu terkait posisi Indonesia di BoP, Prabowo menegaskan opsi bagi RI keluar dari BoP ketika organisasi multilateral itu tidak mampu mewujudkan tujuan utama yang selama ini diperjuangkan.
Hal itu disampaikan Prabowo ketika bertemu para pimpinan 16 pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan sejumlah tokoh muslim Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (3/2). Hal yang sama juga disampaikan ketika menerima sejumlah eks Menteri Luar Negeri RI dan eks diplomat atau diplomat senior RI di Istana tersebut sehari kemudian, Rabu (4/2).
“Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai yang kita lihat saya kira koridor-koridornya ada di situ,” kata Menlu RI Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai ditanya mengenai peluang Indonesia keluar dari BoP, 3 Februari lalu.
(kid/ugo)
[Gambas:Video CNN]
