JAKARTA – Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Michael Victor Sianipar menilai anggaran belanja alutsista pemerintah selama ini kurang dibarengi dengan pengembangan industri pertahanan di dalam negeri.



    Menurutnya pemerintah lebih memilih belanja alutsista yang di impor langsung, dan kurang mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

    “Setuju bahwa pertahanan negara prioritas negara, tetapi kita harus mendorong pertahanan kita itu dengan investasi dan memastikan industri pertahanan kita maju,” ujar Victor di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

    Kemudian, lanjut dia perlu ada transparansi dari pemerintah dalam mengelola keuangan dalam membelanjakan alat-alat perang. Mengingat belanja alusista juga tidak menggunakan anggaran yang kecil.

    “Kita tahu belanja alusista itu dengan negara-negara asing, harus dipastikan ada transfer teknologi, karena untuk jangka panjang industri pertahanan harus ditingkatkan,” sambungnya.


    Follow Berita Okezone di Google News


    Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
    ORION, daftar sekarang dengan
    klik disini
    dan nantikan kejutan menarik lainnya

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, anggaran Kemhan pada periode 2018 – 2020 sebesar Rp325 triliun, kemudian pada periode 2020 – 2024 naik menjadi Rp386 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

    Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai peningkatan anggaran alusista sekitar Rp61 triliun pada periode tersebut kurang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi sumber dana dari peningkatakan belanja alusista tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri.

    “Dalam kaidah umum, untuk penganggaran yang berdampak pada ekonomi, kita mengukur bagaimana anggaran itu bisa menaikan tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah salam perekonomian, itu tidak ada dalam anggaran perang,” pungkasnya.



    Source link

    Share.