Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan Hendrar Prihadi atau Hendi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). PDIP mengaku tidak masalah dengan keputusan Prabowo.
“Itu hak prerogatif presiden. Apa yang harus dipersoalkan?” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan PDIP tidak bereaksi apapun atas keputusan Prabowo. Ia juga mengingatkan PDIP memang berada di luar kabinet.
“Gak gimana-gimana, dari awal juga PDI Perjuangan sudah memutuskan untuk menjadi partai penyeimbang di luar kabinet,” tutur dia.
Senada dengan Andreas, politisi PDIP Guntur Romli juga menekankan pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan Prabowo. Menurutnya, PDIP memang tidak bisa ikut campur.
“Pak BG bukan kader, Mas Hendi kader, kami tidak mempermasalahkan, reshuffle kan hak prerogatif presiden, kami tidak bisa ikut campur,” kata Guntur Romli.
Guntur mengatakan PDIP juga memang sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Menurutnya, terlalu berbahaya jika semua partai politik berada di dalam.
“PDI Perjuangan ingin menjaga demokrasi, sangat bahaya kalau kekuasaan tanpa pengawasan, tanpa penyeimbang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Guntur juga mengatakan PDIP sudah terbiasa menjadi oposisi. “PDI Perjuangan sudah terbiasa di luar pemerintahan,” imbuhnya.
Diketahui, saat ini Menko Polkam diisi oleh Djamari Chaniago. Sedangkan posisi Kepala LKPP ditempati oleh Sarah Sadiqa.
Halaman 2 dari 2
(maa/lir)
