Sekjen Kemdikdasmen Suharti telah menghitung untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa biaya SD-SMP swasta digratiskan. Suharti mengatakan pemenuhan sekolah gratis akan dilakukan bertahap.
Hal itu disampaikan Suharti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Suharti mengatakan telah melakukan rapat bersama Menko PMK dan Menteri Agama, serta berkomunikasi dengan badan dan lembaga pendidikan swasta.
“Ini usulan prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama, pertama bahwa pemenuhan dilakukan secara bertahap, kemudian pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kualitas,” kata Suharti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharti mengatakan anggaran saat ini belum dapat membiayai keseluruhan sekolah negeri dan swasta. Sebab itu, dia mengusulkan agar tahapannya dilakukan dengan batas-batas tertentu.
“Lebih lanjut, karena pemerintah juga menyediakan pembiayaan sampai batas tertentu, jadi belum memungkinkan barangkali dengan kapasitas fiskal yang ada untuk membiayai keseluruhan kebutuhan sekolah baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
“Maka yang diusulkan adalah pentahapannya dengan pembiayaan sampai batas-batas tertentu, standar-standar tertentu,” sambungnya.
Suharti lalu menjelaskan kriteria sekolah swasta yang perlu dibiayai. Untuk sekolah swasta yang masih mendapatkan pembiayaan dari masyarakat, diusulkan untuk tetap dibiayai investasi yang didukung melalui revitalisasi sekolah.
“Tentu saja, karena kita tentu saja menginginkan kualitas yang lebih baik, maka pelatihan-pelatihan guru tetap mendapatkan tambahan pembiayaan,” katanya.
“Kemudian untuk biaya operasional untuk personel supaya ekuivalen dengan yang diterima sekolah swasta, kami posisi simulasi terakhir menggunakan median dari guru-guru yang ada sekarang, menggunakan satuan biaya untuk guru golongan IVA dengan masa kerja 5 tahun, tambahan TPG disesuaikan dengan anggaran tersebut,” sambungnya.
Kemudian, untuk nonpersonel, diusulkan penyesuaian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal itu, kata dia, agar dapat mencakup pembiayaan kegiatan-kegiatan yang belum terbiayai dari dana BOS, termasuk ekstrakuriluler.
“Kemudian untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kita berikan kepada keluarga yang tidak mampu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Suharti mengatakan dari simulasi yang telah disampaikan itu, dibutuhkan total Rp 183,4 triliun untuk sekolah swasta maupun negeri. Dia mengatakan hal itu telah dihitung menggunakan sejumlah pendekatan.
“Usulan total ya, dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri Rp183,4 triliun, kami menghitung untuk swasta dengan pendekatan yang kami sampaikan sebelumnya,” ujarnya.
“Namun kita tahu bahwa guru-guru di sekolah negeri masih juga yang statusnya nonASN, yang butuh juga dukungan, karena ketika nanti sekolah swasta diberikan penganggaran dengan satuan biaya tertentu, tentu yang di sekolah negeri yang belum mencapai tersebut akan menuntut untuk mendapatkan hak yang sama,” sambungnya.
Sebab itu, kata dia, selain kebutuhan tambahan swasta, diusulkan juga penambahan untuk negeri. Dia mengatakan kebutuhan itu telah dihitung dan dibagi untuk 5 tahun ke depan.
“Jadi kalau dihitung-hitung satuan biaya rata-rata untuk yang SD negeri sekitar Rp8,3 juta. Untuk SMP Rp16 juta, tapi untuk keseluruhan, untuk swasta ada kebutuhan tambahan sekitar Rp5,9 juta untuk yang SD dan Rp7,7 juta untuk SMP,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati meminta pelaksanaan putusan MK harus telah dianggarkan pada 2026. Dia menegaskan agar putusan MK tidak terlewat.
“Bahwa harus ada dipastikan anggaran mengenai tindaklanjut putusan MK, jadi apapun kami akan meminta memastikan anggaran itu di anggaran definitifnya pemerintah,” ujarnya.
“Jadi jangan sampai putusan MK lewat begitu saja di anggaran 2026, dengan skema yang sudah diberikan oleh Bu Suharti menyampaikan tadi, kita bisa melewati tahapan tahapan, tapi tahapan yang harus segera dilaksanakan di titik yang mana kita sudah bisa menentukan untuk anggaran 2026,” imbuh dia.
Halaman 2 dari 2
(amw/rfs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
