Kemensos Gerak Cepat Atasi Penyaluran Bansos yang Sempat Terkendala

Jakarta –

Kementerian Sosial (Kemensos) terus bergerak cepat mengatasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sempat terkendala. Dari total 1,3 juta data bansos yang sebelumnya gagal salur akibat persoalan rekening, 580.798 keluarga penerima manfaat (KPM) kini telah menerima bantuan secara langsung.

“Kemarin saya sampaikan 1,3 juta gagal salur. Hingga hari ini, 580 ribu lebih sudah berhasil cair. Sisanya, 768.381 KPM masih dalam proses perbaikan dengan rincian 751.067 KPM via Himbara dan 17.314 KPM via PT Pos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos telah menjangkau 8.028.881 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) atau 80,3% serta14.810.907 KPM Sembako atau 81%.

Sementara itu, masih ada 1.945.399 KPM PKH (19,4%) sedang proses pembukaan rekening, 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) sedang proses pembukaan rekening, dan 25.720 KPM PKH (0,3%) dan 742.661 KPM Sembako (4,1%) sedang perbaikan data.

Upaya percepatan penyaluran dilakukan Kemensos melalui koordinasi intensif dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, Gus Ipul mengakui proses pencetakan kartu rekening kolektif membutuhkan waktu cukup panjang.

Sejumlah penyebab kegagalan salur meliputi rekening pasif atau tidak ditemukan, nama rekening tidak sesuai, kartu belum terbit atau tidak aktif, dan nomor kartu salah.

Sebagai solusi, Kemensos bersama Himbara telah mengambil langkah konkret seperti verifikasi nomor kartu aktif, bank menjelaskan alasan rekening tidak ditemukan, pencocokan nama sesuai petunjuk teknis bansos, hingga pembuatan rekening baru bagi KPM yang memenuhi syarat. Kelengkapan alamat juga diperhatikan agar distribusi kartu tepat sasaran.

Kemensos turut membuka ruang partisipasi publik melalui fitur ‘Usul dan Sanggah’ di aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dapat mengusulkan calon penerima atau menyanggah jika ada yang dinilai tidak layak.

“Kami buka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat mengusulkan atau menyanggah data bansos,” kata Gus Ipul.

Sejak Mei hingga pertengahan Juni, tercatat terdapat 363.472 usulan penerima dan 2.829 sanggahan dari masyarakat yang menilai ada KPM tak layak terima bansos.

Gus Ipul pun mengapresiasi partisipasi publik sebagai bagian dari proses pemutakhiran data ini.

“Ini membantu kami melihat kondisi objektif di lapangan. Semakin banyak masyarakat terlibat, data bansos akan semakina kurat dan adil,” ujarnya.

Data usulan dan sanggahan akan digabungkan dengan masukan dari operator SIKS-NG Dinas Sosial dan desa/kelurahan, lalu diverifikasi langsung di lapangan untuk menentukan kelayakan penerima.

(anl/ega)