Jakarta –
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama menghadirkan Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi. Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu, terutama di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan konsep boarding school dalam Sekolah Rakyat sangat cocok untuk diterapkan di kawasan transmigrasi seperti Papua, yang masih menghadapi tantangan rendahnya akses pendidikan.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi,” kata Iftitah dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan bahwa pilot project Sekolah Rakyat akan mulai digelar di Papua Pegunungan, khususnya di Wamena dan Yahukimo. Selain itu, rencana ekspansi juga tengah dijajaki ke wilayah Sumba Timur.
Iftitah menambahkan, konsep transmigrasi kini tidak hanya fokus pada perpindahan penduduk, tapi juga pada pembangunan kawasan berbasis ekonomi dan investasi. Salah satunya kerja sama dengan PT MSM yang mengembangkan industri tebu di lahan seluas 16.000 hektare.
“Tenaga kerja sudah ada, tinggal kita siapkan pendidikan dan keterampilannya. Ini bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi yang lengkap di kawasan transmigrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Mensos, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk kebijakan afirmatif pemerintah untuk menghadirkan pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin. Berdasarkan data BPS, masih ada sekitar 3 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan secara optimal.
“Presiden memberi arahan agar negara membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang optimal,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Saat ini, sudah terdapat 63 Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi. Targetnya, jumlah itu akan bertambah menjadi 100 sekolah pada 15 Agustus 2025, dan mencapai 159 sekolah di awal September, dengan total daya tampung lebih dari 15.000 siswa.
Setiap siswa akan mendapatkan makanan bergizi tiga kali sehari dan mengikuti asesmen bakat berbasis teknologi AI untuk mengidentifikasi potensi masing-masing secara cepat dan akurat.
Pertemuan dua kementerian ini, kata Gus Ipul, menjadi bukti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pemerataan pembangunan. Pendidikan dipandang sebagai kunci utama dalam mengentas kemiskinan dan menciptakan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Kami berharap sinergi ini menjawab tantangan kemiskinan dan pendidikan secara terintegrasi. Sekolah Rakyat adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu yang akan mengawal generasi muda menuju masa depan yang cerah,” pungkas Gus Ipul.
(prf/ega)
