Jakarta –
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47%. Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jumlah penduduk miskin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024, sedangkan di wilayah perdesaan turun 0,43 juta orang.
Namun, DKI Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Adapun tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur: 3.875.880 orang, Jawa Barat: 3.654.740 orang, dan Jawa Tengah: 3.366.690 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengapresiasi kinerja Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno, setelah DKI Jakarta dipastikan tidak masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di wilayah ibu kota.
“Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Jakarta berhasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar pun bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kent dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu menambahkan, bahwa sejumlah program prioritas Pemprov DKI seperti berbagai bentuk bantuan sosial, subsidi pendidikan melalui KJP, KJMU dan layanan kesehatan melalui KJS telah memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Berbagai kebijakan seperti berbagai bentuk bantuan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja telah memberikan dampak nyata. Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya,” lanjutnya.
Namun, sambung Kent, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Masih banyak warga jakarta yang masih hidup dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan agar bisa diperkuat secara berkelanjutan.
“Ke depan, tantangan tentu masih ada, terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Namun capaian ini bisa menjadi modal yang sangat positif untuk terus memperkuat keadilan sosial di DKI Jakarta,” sambung Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.
Kent pun berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi menjaga tren positif ini, dan bisa menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.
“DPRD DKI Jakarta siap bekerja sama dan mengawal program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Jakarta harus terus menjadi kota yang ramah, adil, dan sejahtera untuk semua warganya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dibandingkan September 2024.
BPS menggunakan konsep basic needs approach atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2025.
10 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak (Maret 2025):
Jawa Timur: 3.875.880 orang
Jawa Barat: 3.654.740 orang
Jawa Tengah: 3.366.690 orang
Sumatera Utara: 1.140.250 orang
Nusa Tenggara Timur: 1.088.780 orang
Sumatera Selatan: 919.600 orang
Lampung: 887.020 orang
Banten: 772.780 orang
Aceh: 704.690 orang
Sulawesi Selatan: 698.130 orang
10 Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi (Maret 2025):
Papua Pegunungan: 30,03%
Papua Tengah: 28,90%
Papua Barat: 20,66%
Papua Selatan: 19,71%
Papua: 19,16%
Nusa Tenggara Timur: 18,60%
Papua Barat Daya: 17,95%
Maluku: 15,38%
Gorontalo: 13,24%
Aceh: 12,33%
(mpr/ega)
