Komisi I DPR Uji Calon Dubes AS-Watap PBB Akhir Pekan Ini Jika Diizinkan

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya berencana menggelar fit and proper test calon duta besar (dubes) untuk Amerika Serikat (AS) hingga Wakil Tetap (Watap) RI di PBB. Dave mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu izin dari pimpinan DPR RI.

“Ya, nggak apa-apa kan (Sabtu-Minggu), biar cepat,” kata Dave kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

“Makanya gini, ini kan bukan hari kerja, makanya harus sesuai izin pimpinan, nanti kita sesuaikan. Tapi pastinya namanya kegiatan di Komisi I ya pasti di ruang Komisi I lah,” sambungnya.

Menurutnya, jika akhir pekan ini pelaksanaan fit and proper dapat diselesaikan, maka dapat segera dikembalikan ke pemerintah. Meski begitu, Dave mengatakan pelaksanaan fit and proper di akhir pekan tetap membutuhkan izin pimpinan.

“Ya, nggak apa-apa (di weekend). Kan tadi saya bilang, bila diizinkan oleh pimpinan DPR ya bisa saja,” ujarnya.

Dave mengatakan nantinya fit and proper dari 24 negara akan digabungkan dalam dua hari. Mereka akan terbagi dalam beberapa sesi.

“Fit and proper-nya itu biasa dilakukannya itu dari, yang terdahulu ya, itu biasanya dibagi ke per sesi. Per sesi itu antara 4-5 calon dubes. Nanti, ya kita lihat lah, satu atau tiga sesi lah, dari misalkan pagi siang sore,” jelasnya.

Dave menegaskan fit and proper yang dilakukan bukan untuk memilih dari beberapa calon. Melainkan, menguji lulus atau tidaknya.

“Jadi kita bukan melakukan pemilihan. Kita melakukan menerima atau menolak. Ya, jadi kita uji kelayakan. Jadi kalau layak, berarti lolos. Kalau tidak layak, berarti tidak lolos,” ujar dia.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan DPR telah menerima nama-nama calon dubes RI untuk 24 negara. Puan mengatakan nama-nama itu termasuk calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan Wakil Tetap (Watap) RI di PBB.

“Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia. Kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia. Karena ini menyangkut nama dan terkait dengan integritas dan lain sebagainya,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

“Namun bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara,” sambungnya.

(amw/rfs)