Jakarta –
Komisi XII DPR RI memastikan akan memanggil Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk memberikan pandangan terkait kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM). Rapat dengar pendapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada masa sidang mendatang sebagai bagian dari pengawasan DPR terhadap kebijakan energi pemerintah.
Wakil Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menyatakan pihaknya ingin agar DPR mendapat gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak kebijakan impor BBM. Ia menekankan bahwa keterlibatan HIPMI akan membantu memperluas perspektif pembahasan yang selama ini lebih banyak berfokus pada Pertamina dan pemerintah.
“HIPMI harus didengar karena mereka membawa aspirasi pengusaha muda yang juga berkepentingan di sektor energi. Kalau impor BBM hanya lewat satu pintu, seperti Pertamina, tentu ada potensi distorsi yang akhirnya merugikan konsumen dan dunia usaha,” kata Bambang Haryadi di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bambang, DPR ingin memastikan agar konsumen memiliki akses terhadap BBM berkualitas, sementara iklim kompetisi tetap terjaga. Ia mengingatkan bahwa di sejumlah negara lain, pasar BBM lebih terbuka sehingga masyarakat memiliki pilihan lebih banyak.
“Di Indonesia, Pertamina bahkan tidak punya produk RON 95. Justru SPBU swasta yang menyediakan. Ini jadi catatan penting bahwa keterlibatan swasta tidak boleh dipersempit. Kami akan jadwalkan pemanggilan ini seceparnya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa pemanggilan HIPMI merupakan bagian dari upaya DPR untuk menyeimbangkan aspirasi antara pemerintah, BUMN, dan dunia usaha. Ia menilai, kebijakan energi harus selalu dirumuskan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin agar kebijakan impor BBM tidak hanya dilihat dari sisi Pertamina saja. HIPMI mewakili generasi pengusaha muda yang potensial, jadi pandangan mereka harus masuk ke dalam pertimbangan kebijakan,” kata Sugeng.
Sugeng menambahkan, DPR berkepentingan menjaga agar kebijakan energi nasional tidak menutup ruang bagi kompetisi sehat. Menurutnya, kehadiran lebih banyak pemain di sektor BBM akan memberi manfaat langsung bagi konsumen.
“Kalau pasarnya terbuka, masyarakat bisa mendapat pilihan lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Itu prinsip yang kami pegang di Komisi XII,” ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Syafruddin, menilai pemanggilan HIPMI penting untuk mendengar langsung suara pelaku usaha muda. Ia menekankan, organisasi tersebut dapat memberi perspektif dari sisi dunia usaha yang selama ini ikut berperan dalam rantai pasok energi nasional.
“Kami ingin dengar langsung bagaimana pandangan HIPMI soal kebijakan impor BBM, terutama jika hanya dibatasi pada satu pintu. Jangan sampai ada pihak yang merasa kesulitan bersaing atau bahkan terhambat masuk pasar,” kata Syafruddin.
Menurut dia, DPR memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan impor BBM tidak hanya menguntungkan satu pihak. Ia mengingatkan bahwa energi merupakan kebutuhan vital yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kalau distribusinya terlalu terkunci, dampaknya bisa langsung dirasakan konsumen. Oleh karena itu, masukan dari pelaku usaha muda sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menekankan perlunya transparansi dalam kebijakan impor BBM. Menurutnya, HIPMI sebagai organisasi yang menaungi banyak pengusaha muda dapat menjelaskan kondisi di lapangan terkait akses dan peluang usaha di sektor tersebut.
“Kami ingin tahu sejauh mana pengusaha muda ini bisa terlibat dan bagaimana tantangan yang mereka hadapi. Jangan sampai kebijakan impor justru membuat peluang usaha tertutup rapat,” kata Gunhar.
Ia menambahkan, keterlibatan swasta tidak bisa diabaikan dalam menjaga ketersediaan energi yang berkualitas bagi masyarakat. DPR, kata dia, ingin memastikan semua pihak mendapat kesempatan yang adil.
“Kalau hanya ada satu pemain besar, ekosistem energi kita bisa kurang sehat. Itulah mengapa suara HIPMI harus didengar,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PAN, Aqib Andriansyah, menyebut pemanggilan HIPMI merupakan langkah penting untuk menyeimbangkan pembahasan kebijakan energi. Menurutnya, pandangan pengusaha muda akan memperkaya diskusi dan memberi perspektif baru di luar BUMN maupun pemerintah.
“Kita ingin memastikan semua masukan ditampung, termasuk dari asosiasi pengusaha. Kalau impor BBM hanya mengandalkan Pertamina, konsumen dan swasta bisa dirugikan. Jadi HIPMI perlu bicara supaya ada kejelasan,” kata Aqib.
Ia menegaskan bahwa DPR tidak ingin kebijakan energi hanya dilihat dari aspek efisiensi semata. Keadilan bagi konsumen dan dunia usaha juga harus diperhitungkan.
“Konsumen butuh BBM berkualitas dengan harga bersaing, sementara dunia usaha juga perlu ruang untuk tumbuh. Keseimbangan inilah yang akan kami dorong dalam pembahasan di Komisi XII,” ujarnya.
Komisi XII DPR menargetkan pertemuan dengan HIPMI akan dilakukan segera setelah masa sidang baru dibuka. Legislator berharap masukan dari organisasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi penting terhadap kebijakan impor BBM yang sedang berjalan.
(azh/tor)
