KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka katalis di PT Pertamina Persero. Mereka ditahan terkait suap pengadaan katalis di Pertamina tahun anggaran 2012-2014
Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025) tiga orang tersangka itu turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.36 WIB. Tiga orang itu telah mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Penahanan para tersangka dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 28 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih K4 dan Rutan Cabang KPK Gedung C1,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Adapun tiga orang yang ditahan itu adalah Gunardi Wantjik (GW), selaku Direktur PT Melanton Pratama (MP); Frederick Aldo Gunard (FAG) Manajer Operasi di PT MP; dan Alvin Pradipta Adyota (APA) selaku pihak swasta. Satu tersangka lain yaitu Chrisna Damayanto (CD) selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) periode 2012 sampai 2014 belum dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit.
Kasus ini bermula dari PT Melanton Pratama yang mengikuti tender pengadaan katalis di PT Pertamina namun gagal saat mengikuti uji tes. Kemudian Frederick atas perintah Gunardi menguhubungi Alvin untuk meminta Chrisna lakukan pengkondisian.
“Meminta saudara CD melakukan pengkondisian agar PT MP dapat kembali mengikuti tender produk katalis Residue Catalytic Cracking (RCC) di RU VI Balongan,” kata Asep.
Kemudian Chrisna membuat kebijakan penghapusan kewajiban lolos uji tersebut bagi produk katalis. Alhasil PT Melanton Pratama menang pengadaan katalis periode 2013 sampai 2014.
“Nilai kontrak sebesar USD 14,4 juta, sekitar Rp176,4 miliar, kurs rupiah pada tahun 2014 .Setelah terpilih sebagai pemenang pengadaan katalis, PT MP kemudian memberikan sebagian fee kepada saudara CD sekurang-kurangnya Rp1,7 miliar,” ucapnya.
Asep menjelaskan penerimaan fee itu diduga berdasarkan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Chrisna yang tidak sesuai tugas dan kewajibannya.
Gunardi dan Frederick sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b UU PTPK juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Alvin sebagai pihak penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Halaman 2 dari 2
(ial/maa)
