KPK Ungkap Sistem Teknologi Disiasati Pejabat Agar ‘Wani Piro’

Jakarta –

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyinggung soal adanya para penyelenggara negara yang menyiasati sistem teknologi yang ada di pemerintahan. Tanah menyebut tujuannya agar penyelenggara negara itu bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan meminta imbalan.

Hal itu dikatakan Tanak dalam paparannya saat membuka acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Kamis (10/7/2025). Awalnya Tanak mengingatkan pemerintah daerah menjalankan tata kelola yang baik atau menerapkan prinsip good governance.

“Tata kelola pemerintahan harus bagus, good governance ini harus bagus. Tanpa pelayanan yang prima dari kita sebagai penyelenggara negara maka kemungkinan negara kita tidak akan pernah makmur tapi sayang banyak yang meremehkan tentang hal ini,” kata Tanak.

Tanak menjelaskan bahwa negara telah berusaha menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, menurutnya, masih ada saja petugas yang tidak memberikan pelayanan yang tidak optimal.

“Tetapi ternyata aparat penyelenggara negara yang kurang beres memberikan pelayanan yang tidak prima. Alasannya Wi-Fi mati komputer kami lagi yang di-hack dan sebagainya,” kata dia.

Padahal, kata Tanak, hal itu dilakukan oleh oknum tersebut agar masyarakat yang datang bisa bertemu pegawai. Nantinya masyarakat yang datang ditagih ‘wani piro’ atau akan diminta uang imbalan.

“Padahal maksudnya cuma apa? Supaya ingin masyarakat pencari keadilan ini untuk datang mengurus administrasi harus bertemu dengan pegawai apa maksudnya?” kata dia.

“Dengan datang ke kami selaku pelayan publik Masyarakat diharapkan akan mengeluarkan satu kata tolong dengan kata tolong artinya wani piro? Jawabannya lagi, wani piro? Kalau kamu tidak berani menyediakan buat saya ini mohon maaf Akhirnya bertahun-tahun lah sampai 12 tahun,” tambahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Para gubernur itu juga menandatangani komitmen antikorupsi.

(ial/wnv)