Jakarta –
Sejumlah wilayah Jakarta dilanda banjir parah usia diguyur hujan lebat kemarin. Pimpinan Komisi A DPRD Jakarta menilai penanganan banjir era Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah meningkat.
“Penanganan banjir Jakarta di era Pramono Anung menunjukkan peningkatan dalam kecepatan respons dan komunikasi publik, namun belum sepenuhnya memuaskan karena pendekatan strukturalnya masih banyak yang belum dituntaskan,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta, Mujiyono, kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).
Politikus Demokrat ini mengatakan penanggulangan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Salah satunya, menurut Mujiyono, Pemprov DKI harus mengebut pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan waduk, sistem polder, kolam retensi, normalisasi sungai, serta tanggul pantai dan proyek giant sea wall (NCICD) di kawasan pesisir menjadi prioritas,” ujarnya.
Dia juga meminta peningkatan sinergi daerah sekitar Jakarta dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung-Cisadane sesuai Roadmap Pengembangan Infrastruktur Pengendalian Banjir 2024. Dia juga meminta pendekatan berbasis lingkungan.
“Mengintensifkan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions) melalui optimalisasi ruang terbuka hijau-biru, pembangunan sumur resapan, revitalisasi daerah cekungan dan pembangunan embung/waduk skala kecil dalam jumlah banyak yang tersebar secara merata untuk meningkatkan kapasitas penyerapan air,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta F-PSI, Bun Joi Phiau, mempertanyakan efektivitas anggaran untuk penanggulangan bencana. Dalam APBD 2025, Pemprov Jakarta mengalokasikan Rp 4,3 triliun untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam rangka menangani banjir di ibukota.
“Dalam APBD TA 2025, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sebanyak kurang lebih Rp 4,3 triliun. Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh. Karena angkanya sudah besar, maka tidak salah kalau warga berharap Pemprov DKI dapat menangani permasalahan banjir dengan baik. Akan tetapi, nyatanya banjir kerap terjadi setiap kali turun hujan besar dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Bun mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut karena warga Jakarta terus mengalami banjir dari awal tahun ini. Salah satu permasalahan yang disorotnya ialah pernyataan Pramono soal 10 dari 600 unit pompa yang rusak dan terbakar dalam banjir pada Senin (7/7).
“Pertanyaannya, bagaimana mungkin ini terjadi, apakah tidak dilakukan perawatan memadai atau bahkan antisipasi dengan cara menambah jumlah pompa dan meningkatkan tenaganya untuk menghadapi debit air yang tinggi,” ujarnya.
Bun mengatakan anggaran Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Rp 704 miliar. Dia mempertanyakan apakah penggunaannya sudah tepat atau perlu dievaluasi agar dapat menangani banjir lebih baik.
“Kami berharap anggaran Pemprov DKI yang besar itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menangani banjir supaya dampaknya tidak parah di kemudian hari,” ujarnya.
(rfs/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
