Legislator Minta Polemik 4 Pulau Jadi Pelajaran Kemendagri saat Ambil Keputusan

Jakarta –

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait 4 pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Setelah intervensi Presiden Prabowo, Pemerintah akhirnya memutuskan 4 pulau yang status administratifnya sempat menimbulkan polemik itu kini kembali menjadi milik Aceh.

Menurut Khozin, keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait 4 Pulau telah tepat karena berlandaskan pada aspek histori dan kemasyarakatan.

“Keputusan Presiden cukup tepat, menunjukkan keputusan yang berdasar pada sejarah dan memerhatikan aspek sosiologis masyarakat,” kata M Khozin, Kamis (19/6/2025).

Khozin pun berharap keputusan Presiden Prabowo bisa membuat situasi menjadi kondusif kembali dan mengakhiri polemik antar dua provinsi yang saling bertetangga itu.

“Harapannya situasi kembali tenang, karena secara faktual empat pulau itu selama ini memang dikelola oleh Provinsi NAD (Aceh),” tuturnya.

Lebih lanjut, Khozin menekankan agar masalah serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Menurut Khozin ini, pembakuan nama rupabumi yang menjadi pemicu polemik itu seharusnya tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam penetapan wilayah suatu daerah.

“Karena ada faktor lainnya yang tak kalah substansial yakni soal sejarah dan tradisi. Ini yang alpa dalam Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025,” jelas Gus Khozin.

Khozin juga berharap agar polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut dapat menjadi pelajaran bagi Kemendagri dalam pembaruan kebijakan penetapan wilayah dan penamaan rupabumi.

Menurutnya, kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis administratif saja tidak cukup. Ia menekankan perlunya pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dinamika lokal, termasuk sejarah, adat istiadat, dan aspirasi masyarakat.

“Peristiwa ini jadi pelajaran penting Kemendagri,” ujarnya.

Pemerintah saat ini sudah memutuskan keempat pulau yakni Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek sah milik Aceh secara administrasi. Mensesneg Prasetyo Hadi meminta keputusan ini menjadi solusi dan tak ada lagi spekulasi berkembang di masyarakat.

“Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semua bagi pemerintah Aceh bagi pemerintah Provinsi Sumut ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” kata Prasetyo saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Prasetyo lalu mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto untuk meluruskan anggapan bahwa ada satu provinsi yang ingin memasukkan 4 pulau ke wilayahnya. Diketahui, beredar isu liar adanya titipan agar memasukkan 4 pulau tersebut ke wilayah Sumatera Utara. Prasetyo membantah anggapan tersebut.

“Termasuk juga kami diminta oleh bapak presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika 4 pulau ini bahwa tidak benar jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin ‘memasukkan’ 4 pulau ini ke dalam wilayah administratifnya,” ucap Prasetyo.

(eva/lir)