Jakarta –
Anggota Komisi IX DPR RI Edi Wuryanto menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal menurutya, Komisi IX DPR kerap menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program tersebut.
Edi lantas melempar kritik terhadap Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia menyinggung rapat terkait MBG memang tidak pernah gaduh, namun pelaksanaan di luar menjadi gaduh sehingga muncul sejumlah persoalan.
“Pak Dadan sehat kan? Mudah-mudahan sehat ya Pak, saya ikut mendoakan seperti Pak Menteri, Bapak tetap sehat , tapi lembaga ini bukan lembaga tempat untuk berdoa Pak, ini bukan masjid Pak, bukan gereja, ini lembaga memang diciptakan untuk bertukar pikiran bergaduh ria,” kata Edi dalam Rapat Kerja, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau di sini nggak gaduh, gaduhnya di luar Pak. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden,” tambahnya.
Edi mengatakan segala kritikan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR bukan berarti melawan BGN atau program MBG. Ia menyebut tugas DPR memang untuk menggonggong kepada pihak terkait untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
“Karena ini tugas kami memang menggonggong, parlemen itu kan bicara Pak, kalau kami nggak bicara nanti dianggap publik kerja apa. Sama juga kami ditanya oleh media, ini keracunan segini banyak apa yang dilakukan oleh komisi IX? jawab kami apa coba, akhirnya gaji kami dipotong Pak gitu loh Pak,” ujar Edi.
Lebih lanjut, Edi mendorong Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola program MBG untuk segera turun. Ia menyebut jika Perpres tak turun maka sulit untuk berkoordinasi lintas sektor.
“Pertanyaan, saya bertanya kapan Perpresnya turun Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya Perpres bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah,” ucap Edi.
“Ini mau sampai kapan ini turunnya? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri, kami sudah mengingatkan beberapa kali kapan Perpres-nya turun tolonglah ini,” sambungnya.
Edi lalu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo soal statistik angka keracunan gegara MBG. Legislator PDIP itu mengingatkan Dadan jangan menyampaikan informasi soal statistik ke presiden.
“Oleh karena itu, tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik Pak, tidak bisa. Bapak jangan kasih informasi pada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana ini Pak Presiden ngomong hanya 1 persen? Itu mencederai perasaan rakyat. Ini ndak boleh Pak, keselamatan rakyat zero,” imbuhnya.
(dwr/eva)
