Jakarta –
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, bicara pembentukan 6 komando daerah militer (kodam) baru oleh TNI. TB Hasanuddin menyebut pembentukan kodam itu membuka peluang adanya penambahan anggaran untuk TNI.
“Begini, pada hari Minggu saya diundang dan menyaksikan peresmian pembentukan penambahan 6 kodam, yaitu kodam di Riau kemudian di Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua. Jadi ada 6 kodam,” ujar TB Hasanuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
“Kemudian juga peresmian pembentukan 20 brigade infantri teritorial. Di dalamnya ada 100 batalyon. Kemudian juga pengembangan Kopassus, ada penambahan 6 grup,” tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasanuddin menilai potensi anggaran untuk TNI ditambah secara bertahap. Hasanuddin mengatakan penambahan anggaran ini akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Secara keseluruhan tentu ini membutuhkan anggaran. Di dalam laporan, bukan laporan tetapi diskusi dengan Komisi I, memang pengembangan itu ada dan kemudian membutuhkan anggaran, tetapi secara bertahap. Jadi apa yang diresmikan kemarin itu nanti mungkin membutuhkan waktu sekian tahun,” ungkapnya.
Hasanuddin menyebut anggaran itu termasuk ke usulan tambahan yang sempat disampaikan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke DPR. Selain diperuntukkan bagi kodam baru, anggaran juga akan dipergunakan untuk alutsista hingga pelatihan di Akademi Militer.
“Ya semua. Jadi dari Rp136 (triliun), Rp166 (triliun) menjadi sekian. Saya tidak mau menyebutkan ini, nanti saja setelah tanggal 15, kita diskusi lagi,” kata TB Hasanuddin.
“Tetapi belum selesai ya (anggaran fix) karena itu bertahap. Mungkin 2-3 tahun baru selesai. Karena apa? Untuk misalnya membeli alutsista, kalau pesen juga paling cepat 3 tahun. Perwira, melatih perwira, di akademi militer itu dulu 4 tahun, zaman saya sekarang 3 tahun setengah. Ya butuh 3 tahun setengah, baru ada komandan peleton,” sambungnya.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I DPR, pada Rabu (9/7). Rapat dilakukan untuk membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
Usai rapat, Sjafrie mengatakan pagu indikatif untuk urusan keamanan dirasa belum mencukupi. Untuk itu, pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 184 triliun dalam rapat tersebut.
“Jadi tadi sudah saya laporkan kebutuhan kita berapa dan ini oleh Komisi I akan dibahas di Banggar, tapi kita juga akan mengajukan ke Menteri Keuangan dan Bapenas. Rp 184 Triliun (pengajuan tambahan anggaran),” kata Sjafrie di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/7).
(dwr/rfs)
