Kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengusulkan sejumlah opsi untuk mencegah keracunan MBG terulang.
Awalnya, Charles meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki SOP penyediaan makan bergizi gratis. Dia mengatakan BGN juga harus mengawasi pelaksanaan SOP itu.
“Kami meminta agar BGN untuk bisa memperbaiki SOP. Dan juga mengawasi implementasi SOP di berbagai SPPG yang ada,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengaku mendapat informasi dari Dinas Kesehatan terkait beberapa SPPG di Jakarta tidak menjalankan SOP dengan baik. Misalnya, kata dia, ditemukan tempat cuci alat makanan yang tidak higienis.
“Ditemukan SPPG-SPPG yang tidak memiliki alat tangkap serangga. Sehingga banyak sekali serangga atau lalat ya yang ada di SPPG tersebut,” ucap Charles.
“(Dinas Kesehatan) menemukan bahwa penyiapan atau persiapan makanan yang akan disajikan untuk program MBG dilakukan di lantai,” sambungnya.
Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG. Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Misalnya, dengan melibatkan kantin atau dapur sekolah.
“Sehingga makanan yang disiapkan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk dihidangkan,” ujar Charles.
Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu makan bergizi gratis dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00.
“Baru dihidangkan mungkin jam 11 (atau) jam 12 siang, sehingga jeda waktunya cukup panjang. Risiko kontaminasi juga tinggi, kontaminasi terhadap bakteri dan lain sebagainya,” katanya.
Selain melibatkan kantin sekolah, Charles juga mendorong opsi lainnya. Dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.
“Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyinggung rapat Komisi IX DPR dengan BGN. Dia mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilibatkan dalam makan bergizi gratis.
“Saya menyampaikan pada BGN, program koordinasi pengawasan pangan sehat yang bekerjasama dengan BPOM harus segera dimulai, mengingat masih adanya kasus keracunan di beberapa tempat,” kata Irma.
Menurutnya, BGN dengan anggaran yang sangat besar harus extra hati-hati dalam menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan program makan bergizi gratis harus bisa mencapai tujuan meningkatkan gizi anak Indonesia.
“Agar tujuan meningkatkan kualitas gizi untuk peningkatan kecerdasan anak-anak bangsa dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan bapak Presiden Prabowo Subianto, ke depan anak-anak Indonesia akan memiliki IQ sebagaimana yang diharapkan,” tutur Irma.
Sebelumnya, sebanyak 150 pelajar asal Garut, Jawa Barat, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Mayoritas pelajar itu mengalami keracunan ringan.
Keracunan diduga akibat menu makan bergizi gratis juga terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ratusan siswa dari berbagai sekolah di Kecamatan Empang mengalami mual, muntah hingga mencret.
Sebagian dari mereka saat ini masih dirawat di Puskesmas Empang dan Tarano. Sebanyak 94 orang siswa dari MTSN 2 Sumbawa, 20 siswa MIN 3 Sumbawa, 11 siswa MAN 3 Sumbawa dan 2 siswa SMPN 3 Empang keracunan pada Rabu (17/9).
Keracunan menu makan bergizi gratis juga dialami 13 siswa SMA Negeri 2 Lamongan. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan bakal mengevaluasi MBG dan mendalami penyebab keracunan makanan tersebut.
Halaman 2 dari 4
(isa/haf)
