Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Balai Kota Jakarta, hari ini. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas berbagai program perumahan, penataan kawasan kumuh, hingga kredit usaha rakyat (KUR) perumahan yang akan pertama kali disosialisasikan di Jakarta.
Pramono mengatakan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pembentukan tim kecil yang akan merumuskan program kerja sama Pemprov DKI dengan Kementerian Perumahan. Tim diberi waktu dua bulan untuk mengkonkritkan rencana tersebut.
“Beliau menawarkan berbagai program yang bermanfaat bagi Jakarta, mulai dari pemukiman, penataan kawasan kumuh, TOD, subsidi bunga, rumah subsidi, dan sebagainya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Maruarar memaparkan sejumlah kerja sama yang telah berjalan, seperti penataan kawasan nelayan di Muara Angke, relokasi warga dari kolong jembatan ke rumah susun, penanganan rumah susun Pasar Rumput, hingga renovasi Wisma Atlet.
Ia juga menyebut adanya program bantuan stimulan dan sanitasi yang bersumber dari APBN untuk Jakarta tahun ini. Ke depan, Maruarar menyiapkan sosialisasi program rumah subsidi dengan berbagai kemudahan, termasuk BPATB gratis, PPN gratis, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis. Ia memuji Pemprov DKI yang mampu memproses PBG hanya dalam 17 menit.
“17 menit itu membuktikan pelayanan publiknya sangat baik,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya dan Pemprov Jakarta juga akan melakukan program KUR perumahan. Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sekutar Rp 130 triliun untuk KUR.
Menurutnya, KUR perumahan akan membantu pengusaha kecil naik kelas melalui dukungan subsidi bunga.
“Presiden Prabowo sudah memberikan sekitar Rp 130 triliun untuk pertama kali Indonesia ada KUR kredit usaha rakyat perumahan. Dia sudah minta pertama kali Pemda sosialisasi di Jakarta. Kenapa? Saya rasa kontraktor, developer di Jakarta bisa ratusan ribuan, kita akan membuat sosialisasi pertama di Jakarta, peraturan Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan sudah kami siapkan. Jadi kami tunggu waktunya, Pak Gub, supaya program itu juga bisa membuat melenting,” ucapnya.
Ia menegaskan sosialisasi akan dilakukan paling lambat akhir Agustus 2025, sekaligus menjelaskan tiga peraturan terkait yang diterbitkan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perumahan.
Maruarar menambahkan, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian.
“Satu rumah subsidi yang dibangun melibatkan lima pekerja langsung. Kalau tahun ini 350 ribu rumah, berarti ada 1,65 juta orang bekerja, belum termasuk industri pendukungnya,” imbuhnya.
(bel/lir)
