Jakarta –
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memposisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres ke-6 PDIP, di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025). Megawati mulanya mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
“Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun, dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
“Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujarnya.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” sambung dia.
Presiden ke-5 RI itu mengatakan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat. Namun, dia menekankan partainya juga akan menentang keras jika terdapat penyimpangan dalam kebijakan pemerintah.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya hukum yang berkeadilan,” ungkapnya.
Megawati menegaskan PDIP sangat berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Dia pun mengajak para kader untuk terus menjaga demokrasi Indonesia.
“Sebab, bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran, dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak bangsa kita Bung Karno. Kita pun jangan lupa adalah sama-sama warga negara Indonesia yang sah,” tuturnya.
“Mari kita jaga terus peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan, yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat,” imbuh dia.
(amw/idh)
