Jakarta –
DPR akan segera melanjutkan proses RUU Perampasan Aset usai mendapat lampu hijau dari pemerintah. Nantinya, rancangan aturan ini akan diusulkan menjadi inisiatif DPR untuk dibahas pada tahun ini. Agenda ini dipastikan berjalan usai Menteri Hukum Supratman mewakili sikap pemerintah tentang wacana tersebut.
“Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait 3 RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi prolegnas 2025. Jadi RUU tentang Perampasan Aset, terima kasih,” ujar Supratman dalam rapat.
Mengutip detikNews, Supratman menyebut jika pemerintah bersedia untuk membahasnya bersama DPR secara intensif. Terkait hal ini, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyebut jika agenda tersebut ditargetkan rampung pada 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful, harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau secara makna,” kata Bob dikutip dari detikNews, Kamis (11/9).
Menanggapi hal ini sejumlah pihak menekankan agar poin-poin yang ada dibahas secara komprehensif. Tujuannya adalah menghindari pembahasan yang hanya berhenti pada prosedur teknis penyitaan. Pembahasan RUU ini diharapkan lebih menyentuh substansi, sehingga nantinya RUU ini bukan hanya mengambil aset yang terbukti hasil korupsi, tapi juga memberlakukan sistem illicit enrichment terhadap kekayaan tak wajar.
Tidak hanya itu, sejumlah pengamat mendorong jika pembahasan tersebut tidak menghilangkan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, khalayak dapat mengetahui secara holistik bagaimana aturan ini lahir dan dijalankan. Lalu sejauh mana aturan ini nantinya efektif akan mengurangi tingkat korupsi? Bagaimana cara menjaga agar aturan ini tidak menjadi senjata oleh satu pihak untuk menekan pihak lain? Menghadirkan Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenur Rohman, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.
Kembali ke Bali, detikSore akan menganalisis lebih tajam soal kondisi Pulau Dewata yang tengah dilanda banjir. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Denpasar lumpuh akibat luapan banjir. Tidak hanya kendaraan, sejumlah bangunan pun rusak. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikBali, hingga berita ini diturunkan setidaknya 14 orang meninggal dunia dan dua lainnya masih dalam pencarian.
Apa sebabnya muncul bencana banjir besar di wilayah-wilayah yang seharusnya aman dari bencana ini? Seiring dengan status Bali sebagai daerah darurat bencana, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk membawa kembali stabilitas ekonomi di Bali? Ikuti ulasannya bersama Redaktur detikBali dalam Berita Nusantara.
Hari ini secara khusus detikSore akan menghadirkan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen. Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. Ia akan menjelaskan program Hoegeng Corner yang merupakan buah kerja sama antara SSDM Polri bersama detikcom.
Hoegeng Corner rencananya akan dilaksanakan hingga 31 Desember 2025 nanti. Nantinya, program ini akan mengangkat figur polisi teladan dan berprestasi di lingkungan Polri.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, akan ada lima kategori dalam Hoegeng Corner, yaitu Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung, Perempuan dan Anak, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, serta Polisi Berintegritas.
Lalu apa yang baru dari program ini? Ikuti diskusinya jelang petang nanti.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
“Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”
(far/vys)
