Jakarta –
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 14,4 triliun. Anggaran tersebut, salah satunya akan digunakan untuk kenaikan insentif guru non-ASN.
Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Diketahui, Kemenkeu telah mengalokasikan dana pendidikan 2026 sebesar Rp 757,82 triliun.
Dari total anggaran itu, Kemendikdasmen mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 55 triliun atau 7 persen dari anggaran pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dengan pagu anggaran sebesar Rp 55 triliun masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai. Oleh karena itu, kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp 14,4 triliun untuk membiayai sebagian usaha program dan kegiatan yang paling prioritas,” ujar Mu’ti.
Adapun tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk berbagai program. Di antaranya, untuk Program Indonesia Pintar (PIP) SD dan SMP dengan sasaran keluarga miskin.
“Untuk SD dari Rp 450.000 per siswa per tahun menjadi Rp 600.000 per siswa per tahun. untuk SMP dari Rp 750.000 per tahun menjadi Rp 1 juta per siswa per tahun,” ujarnya.
Selanjutnya, Mu’ti menjelaskan pihaknya akan memperluas jangkauan PIP untuk TK. Selain itu, juga penyesuaian biaya SD-SMP untuk mendukung pemerataan akses pendidikan sejak dini.
Kemudian, tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk menaikkan tunjangan guru non-ASN. Dia mengatakan nantinya tunjangan guru akan mengalami peningkatan dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu.
“Menyesuaikan tunjangan guru non-ASN dengan peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN, dari Rp 300.000 menjadi Rp 500.000 per guru per bulan, untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” tuturnya.
(amw/eva)
