Jakarta –
Menko PMK Pratikno mengusulkan penambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 207,218 miliar. Pratikno mengatakan pemanfaatan penggunaan artificial intelligence (AI) dan penurunan stunting menjadi program unggulan di Kemenko PMK.
Hal itu disampaikan Pratikno dalam rapat kerja bersama Banggar DPR dan para Menko Kabinet Merah Putih di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Pratikno mengatakan pagu indikatif Kemenko PMK tahun anggaran 2026 ialah Rp 106,8 miliar.
“Total kebutuhan anggaran yang kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, kemudian total pagu indikatif 2026 itu Rp 106,8 miliar,” ujar Pratikno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Artinya ada kekurangan Rp 207,218 miliar, oleh karena itu kami mengusulkan permohonan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 207,218 miliar,” sambungnya.
Pratikno mengatakan pengusulan penambahan anggaran itu agar pihaknya dapat menjalankan tugas. Selain itu, juga agar memenuhi kebutuhan manajemen, yakni belanja operasional dan belanja pegawai.
“Juga program-program koordinasi yang menjadi tugas kami yaitu sinkronisasi koordinasi pengendalian selama 12 bulan. Kami cukup efisien dari segi infrastruktur, misal kita gedungnya juga sharing dengan Pak Muhamin Iskandar Pemberdayaan Masyarakat, jadi satu gedung digunakan untuk dua kemenko,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pratikno mengatakan penanganan stunting menjadi salah satu program unggulan. Mantan rektor UGM itu mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.
“Stunting ini bukan hanya untuk asupan gizi atau kesehatan, tetapi juga terkait dengan Pak Menko Infrastruktur, jadi sanitasi air bersih punya pengaruh besar terhadap penanganan stunting dan juga pernikahan dini,” jelasnya.
“Jadi ini yang kami kawal, sampai tahun ini masih 19,8%, tahun lalu 2024 angka stunting di Indonesia, artinya 1 dari 5 anak adalah stunting,” sambungnya.
Kemudian, kata dia, penanganan bencana juga menjadi program unggulan. Pratikno mengatakan setiap tahun kurang lebih terdapat 5.000 bencana di Indonesia dengan mayoritas bencana hidrometeorologi.
“Ini melibatkan banyak sekali keterlibatan dengan Kemenko lain, tapi begitu bencana di bawah koordinasi PMK. Oleh karena itu kami juga sama-sama mengawal bersama, terutama dengan Menko Pangan dan Menko Infrastruktur untuk melakukan upaya pencegahan pengurangan bencana,” jelasnya.
“Kasus banjir di Jabodetabek sekarang kita tangani secara serius lintas kemenko-an. Target 2026 proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB 0,136% dan penurunan indeks resiko bencana 1,2%,” sambung dia.
Selanjutnya, dia mengatakan program unggulan lainnya ialah pemanfaatan AI. Pratikno mengatakan pihaknya akan fokus terhadap sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam perkembangan digital.
“Dalam beberapa bulan, kita terus berkoordinasi road map yang disiapkan Komdigi, kami mendukung upaya Kemenko Polkam untuk sama-sama menangani ini,” tuturnya.
“Dari sisi regulasi bukan urusan PMK, tapi dari sisi SDM kita concern supaya WNI tidak terjebak dengan masalah-masalah negatif dari perkembangan digital dan AI,” imbuh dia.
(amw/rfs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
