Menko Zulhas Janji Bakal Tindak Tegas soal Temuan Beras Oplosan

Jogja –

Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan angkat bicara soal temuan beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ia juga menyinggung hadirnya Koperasi Merah Putih bisa meminimalisir adanya praktek beras oplopas.

“Ya kalau ada yang rugikan rakyat, tindak tegas!” ujar Zulhas usai meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Sinduadi, Mlati, Sleman, Sabtu (19/7/2025) siang.

“Harga berasnya Rp 14.500, disubsidi jadi Rp 12.500, ada selisih Rp 2.000 kan, dicampur jualannya Rp 13.500. Masih untung, tapi rakyat dirugikan,” papar Zulhas.

Selain menyelesaikan kasus ini, Zulhas bilang diperlukan cara agar masalah ini tak lagi muncul. Menurutnya, program KDMP yang akan dilaunching Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/7) esok, menjadi salah satunya.

Kata Zulhas, KDMP menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan atau subsidi beras. Pasalnya, selama ini penyaluran beras subsidi hanya ke pasar-pasar saja

“Jadi kalau pemerintah ada bantuan pangan, ada operasi pasar, masuk ke Koperasi Desa Merah Putih, insya Allah aman. Tiap desa ada, tiap keluruahan ada. Selama ini kita nggak punya bantuan taruh ke pasar,” ujarnya.

“Makanya Koperasi Desa Merah Putih itu menjadi salah satu infrastrukturnya pemerintah untuk pasar murah, bagi sembako, operasi pasar, untuk pembagian-pembagian program-program sosial lainnya. Makanya kita akan cepat kerjakan,” sambungnya.

Sebelumnya, dilansir dari detikFinance, Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar kasus beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus oplosan beras tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 10 triliun dalam waktu lima tahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan bersama dengan Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun mengecek ke lapangan di tempat penyaluran SPHP. Hasilnya, dari total SPHP yang didapatkan di outlet, sebanyak 20% dipajang dan 80% dioplos untuk dijual premium.

“Kita lihat tanya langsung tempat penyaluran SPHP yang dilakukan adalah 20% dipajang, 80% dibongkar dijual premium (harganya) naik Rp 2.000-3.000,” kata Amran saat Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2025).

(azh/azh)