Mensos & 8 Kepala Daerah Bahas Arahan Prabowo soal Bansos-Sekolah Rakyat

Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya tata kelola bantuan sosial berbasis data tunggal yang terverifikasi untuk menjamin akurasi penyaluran bansos, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Gus Ipul juga menyampaikan perlunya sinergi pusat dan daerah untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Diminta oleh Presiden kita mulai dari data dulu, sebelum ngomong-ngomong yang lain ini, yang penting data dulu,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (24/7/2025).

Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan dengan delapan bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (23/7). Pertemuan ini juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Gus Jabo Priyono,

Merujuk pada temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gus Ipul mengatakan ada sekitar 45 persen bansos tidak tepat sasaran. Tak hanya itu, lebih dari 600.000 penerima bansos terindikasi menggunakan dana bansos untuk judi online.

Menurutnya, fakta tersebut mempertegas pentingnya penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan seluruh intervensi sosial.

Pada pertemuan tersebut, Gus Ipul juga memaparkan strategi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan Sekolah Rakyat. “Namanya Sekolah Rakyat, tapi fasilitasnya setara sekolah unggulan. Ini yang disebut memuliakan orang miskin,” jelasnya.

Gus Ipul menegaskan Kemensos juga mendorong pelibatan aktif masyarakat melalui fitur usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos. Mekanisme ini memungkinkan warga mengoreksi penerima bansos yang tidak layak atau mengusulkan nama-nama yang selama ini luput.

Namun, ia menekankan Dinas Sosial tetap menjadi gerbang verifikasi terakhir. “Kalau Kadinsos-nya minder, Bupati dan Wali Kota tidak akan percaya. Sekarang Kadinsos harus tampil gagah dan aktif memperbarui data,” ujarnya.

Selain bansos dan Sekolah Rakyat, pertemuan juga membahas alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Gus Ipul mengungkapkan pemerintah tengah menata ulang distribusi PBI agar lebih adil. Adapun kuota dialokasikan berdasarkan proporsi penduduk miskin di setiap daerah.

Di akhir pertemuan, Gus Ipul menekankan seluruh pendekatan Kemensos kini diarahkan untuk menjangkau kelompok paling lemah dan terpinggirkan. Ia juga menekankan agar kepala daerah dapat membuat rumah singgah berbasis residensial.

“Arahan presiden seperti itu. Kita muliakan mereka. Sebagai simbolnya ya rumah singgah yang bagus, yang bersih,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, delapan kepala daerah yang hadir menyampaikan kesiapannya menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Sebagian lainnya mengusulkan skema rintisan dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang nyaris kosong atau tidak lagi aktif.

“Bagi kabupaten atau kota yang jauh dari akses kendali provinsi yang berada di pulau-pulau. Ini (Sekolah Rakyat) sangat kita butuhkan di sana dengan fasilitas yang begitu bagus,” papar Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus.

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang terdiri atas Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli, dan pulau-pulau kecil lainnya. Daerah ini berjarak sekitar 284 kilometer dari Kota Ternate dan hanya dapat diakses melalui penerbangan perintis atau kapal laut.

Kabupaten Kepulauan Sula telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare berikut dokumen pendukungnya untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Fifian menilai keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya akan menjadi solusi atas keterbatasan akses pendidikan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara hingga ke pelosok negeri.

Sebagai informasi, kedelapan bupati dan wali kota yang hadir antara lain, yaitu Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Bupati Kaimana Hasan Ahmad, Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus, Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Bupati Jayawijaya Antenius Murib, Bupati Nias Eliyunus Waruwu, Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, dan Bupati Tapanuli Utara Jonius T P Hutabarat.

(ega/ega)