Jakarta –
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya bukan oposisi melainkan penyeimbang pemerintah. Deputi Bidang VII DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan posisi politik itu juga pernah dilakukan partainya.
“Kami menghormati sikap politik yang diambil PDIP yang memilih menjadi penyeimbang. Pilihan peran yang sama pernah ditempuh Partai Demokrat pada periode 2014-2019,” kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (3/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kamhar menilai pertimbangan PDIP untuk menjadi penyeimbang dilakukan dengan pemikiran yang matang. Dia mengatakan menjadi penyeimbang merupakan pilihan politik yang moderat.
“Tentunya pilihan ini didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan yang matang dan mendalam yang didasari semangat persatuan Indonesia, kemajuan bangsa, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
“Menjadi penyeimbang sejatinya adalah mendukung sepenuhnya jika kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat, dan memberikan koreksi dan masukan konstruktif bilamana kebijakan pemerintah dipandang kurang atau belum pas. Jadi, ini adalah pilihan politik yang moderat,” imbuhnya.
Penegasan PDIP menjadi penyeimbang disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres ke-6 PDIP, di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8). Megawati mulanya mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
“Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun, dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
“Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujarnya.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” sambung dia.
Presiden ke-5 RI itu mengatakan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat. Namun, dia menekankan partainya juga akan menentang keras jika terdapat penyimpangan dalam kebijakan pemerintah.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya hukum yang berkeadilan,” ungkapnya.
Megawati menegaskan PDIP sangat berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Dia pun mengajak para kader untuk terus menjaga demokrasi Indonesia.
“Sebab, bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran, dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak bangsa kita Bung Karno. Kita pun jangan lupa adalah sama-sama warga negara Indonesia yang sah,” tuturnya.
“Mari kita jaga terus peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan, yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat,” imbuh dia.
(dek/idh)
