Jakarta –
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menghormati sikap PDIP yang memposisikan sebagai penyeimbang pemerintah. Herman mengungkit posisi Demokrat yang pernah menjadi penyeimbang pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Partai penyeimbang itu ya tentu kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya, tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya, mengkritisi secara proporsional,” kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
“Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun,” sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, posisi PDIP sudah tepat mengambil sikap tersebut. Sebab, kata dia, ide dan masukan dari PDIP juga penting untuk pemerintah.
“Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herman mengatakan bergabungnya PDIP ke Kabinet Merah Putih atau tidak, merupakan hak prerogatif Presiden. Dia meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menetapkan pilihan-pilihan yang terbaik.
“Oleh karanya tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan pihak-pihak lain. Ini menjadi hak prerogatif Presiden, dan tentu saya katakan semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memposisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
“Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujarnya.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” sambung dia.
(amw/rfs)
