Serang –
Pemerintah Provinsi Banten mau meningkatkan program ketahanan pangan. Salah satunya lewat pengembangan padi gogo di lahan seluas 15.417 hektare.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, mengatakan Gubernur Banten Andra Soni meminta ketahanan pangan masuk dalam RPJMD Banten. Dia menyebut Pemprov Banten akan menggarapnya melalui dua jalur, yakni ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.
“Ekstensifikasi kami lakukan dengan pencetakan sawah swadaya bersama dunia usaha, hingga pemanfaatan lahan Perhutani di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk pengembangan padi gogo dengan target 15.417 hektare. Sementara intensifikasi melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi sebanyak 82.904 ton, serta distribusi alat dan mesin pertanian,” jelas Deden, Jumat (12/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Deden, pemerintah sedang menjaga stabilitas harga pangan dan menjamin ketersediaan pupuk. Dia berharap langkah itu bisa mencegah keuntungan lebih besar jatuh ke tangan distributor dibanding petani.
“Petani harus mendapatkan margin keuntungan yang layak. Karena itu intervensi pemerintah dalam menjaga harga dan distribusi pupuk sangat penting,” ujarnya.
Deden mencontohkan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7,5 kilometer di Desa Cipedang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Proyek itu diklaim bisa menekan biaya distribusi.
“Sebelum jalan dibangun, biaya angkut panen dari 3.000 hektare lahan mencapai Rp 8 miliar per musim. Setelah ada jalan, biayanya hanya sekitar Rp 2 miliar. Ada efisiensi Rp 6 miliar yang langsung menambah keuntungan petani,” ujarnya.
Dia menyebut ada 1,501 juta ton gabah kering giling (GKG) yang dihasilkan di Banten pada 2024. Pada tahun 2025, angka itu diproyeksikan naik ke 1,73 juta ton GKG dan ditargetkan menembus 1,85 juta ton GKG.
“Ini bukan hanya prestasi, tapi tantangan agar kita tetap menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian,” kata Deden.
Pemprov Banten juga mengalokasikan anggaran khusus ketahanan pangan sebesar Rp 8,8 miliar dalam APBD 2025 ditambah Rp 4,3 miliar dalam APBD perubahan 2025. Dana tersebut dialirkan untuk penyediaan benih, pupuk, alsintan, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.
(aik/haf)
