Jakarta –
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan anggaran yang didapatkan DPR RI tahun 2026. Said mengatakan ada dua nomenklatur dalam anggaran itu.
“Anggaran DPR tahun 2026 bukan Rp 9,9 triliun. Yang benar adalah Rp 6,7 triliun. Rp 2,2 triliun itu anggarannya kesetjenan DPR. Jadi ASN nggak mau digaji? Mau diambil DPR semua? Tidak,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said mengatakan anggaran yang didapat oleh DPR RI senilai Rp 6,7 triliun. Sedangkan Rp 2,2 triliun sisanya untuk anggaran Kesetjenan DPR RI.
“Sehingga ketika nyebut Rp 9,9 hati-hati ada dua nomenklatur. Nomenklatur pertama tentu kesekjenan Rp 2,2 triliun. Nomenklatur kedua baru DPR Rp 6,7 triliun,” ungkapnya.
Ia menyebut angka Rp 9,9 triliun bukan untuk 580 anggota DPR RI. Said mengatakan anggota Dewan betul-betul mawas diri dan menaruh simpati.
“Sehingga kalau ditulis Rp 9,9 dibagi 580, waduh, dengan segala hormat, kami punya etik, empati, dan simpati. Itu tiga pegangan DPR kali ini. Kami akan mawas diri betul,” tutur Ketua DPP PDIP ini.
“Tidak ada kenaikan dan justru kami ingin memilah-milah sekarang mana sih yang sungguh-sungguh untuk ASN, kesekjenan. Mana sih yang sungguh-sungguh untuk DPR, tidak anggotanya. Ketika bicara DPR ada dua: staf, administrasi. Bicara DPR, ada lima tenaga ahli,” imbuhnya.
(dwr/gbr)
