Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melaporkan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025. Hingga 31 Juli 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 43,65 triliun atau 56 persen dari target Rp 91,34 triliun.
“Dan total Rp 91,34 triliun pendapatan daerah sudah mencapai Rp 43,65 triliun. Artinya 56 persen. Dan kita memang dibandingkan dengan nasional,” kata Pramono dalam konferensi pers APBD Juli 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Pramono menjelaskan belanja daerah juga sudah terserap Rp 30,95 triliun atau 37 persen dari target. Dengan capaian tersebut, APBD DKI mencatat surplus Rp 14,67 triliun serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 18,56 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi saat ini kita punya surplus Rp 14,67 triliun dan SiLPA Rp 18,56 triliun,” ujarnya.
Selain kondisi APBD, Pramono turut memaparkan indikator makroekonomi Jakarta. Pertumbuhan ekonomi ibu kota pada semester I 2025 tercatat 5,18 persen, sedikit di atas nasional yang berada di level 5,12 persen.
Kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga masih dominan, yakni 16,61 persen. Inflasi di Jakarta tercatat 2,22 persen, menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Inflasi kita 2,22 persen. Artinya bahwa sebenarnya Jakarta terjaga dengan baik momentum pertumbuhannya. Jangan dengan berdikir karena Jakarta mempunyai kontribusi 16,61 persen dari GDP, ini juga memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah sekarang nasional,” tuturnya.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun turun menjadi 6,18 persen, meski Pramono mengakui penurunannya belum signifikan. Di sisi lain, nilai investasi yang masuk ke DKI pada semester I 2025 mencapai Rp 140,8 triliun.
“Pengangguran di Jakarta sekarang ini 6,18 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Mengalami penurunan tapi menurut saya masih bisa dilakukan perbaikan,” ungkapnya.
Pramono pun menegaskan transparansi pengelolaan APBD menjadi prioritas. Ia menyebut konferensi pers APBD ini merupakan yang pertama kali digelar di tingkat provinsi, meniru praktik pemerintah pusat.
“Hal yang baru yang mungkin belum pernah diadakan untuk level provinsi. Ini lah mungkin pertama kali. Tapi di pusat sejak era pemerintahan yang lalu, selalu Ibu Menteri Keuangan menyampaikan kepada publik sebagai bentuk bagian pertanyaan dan jawaban apa yang akan kami lakukan dengan ABBD yang ada di tahun 2025-2026 ini,” pungkasnya.
Lihat juga Video ‘Pramono Minta Maaf Soal Macet di TB Simatupang: Tak Bisa Dihindari’:
(bel/ygs)