Jakarta –
DPP PDIP memperingati peristiwa peringatan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996. Mereka melakukan tabur bunga mengelilingi kantor DPP PDIP, Jakarta.
Pantauan detikcom Minggu (27/7/2025) mereka lebih dulu berjalan bersama menuju DPP PDIP. Kemudian tabur buka dilakukan lebih dulu di halaman kantor. Setelahnya tabur bunga dilanjutkan dengan mengelilingi kantor DPP PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kegiatan dilanjutkan dengan potong tumpeng. Turut hadir yaitu Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, dan Kepala Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
Ribka mendesak agar peristiwa ini dijadikan pelanggaran HAM berat. Peristiwa ini, kata dia, menjadi tonggak awal terjadinya reformasi.
“Buktikan, 27 Juli tidak lupa, kita tetap menuntut supaya peristiwa 27 Juli menjadi pelanggaran HAM berat,” kata Ribka.
Ribka mengatakan peringatan Kudatuli tahun ini sangat berbeda karena tidak hadirnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang masih dalam proses hukum. Dirinya menyebut prihatin atas peringatan Kudatuli yang tanpa Hasto.
“Ya memang prihatin lah, nggak mungkin kita mau hura-hura Sekjen kita sendiri masih terintimidasi oleh hukum. Jadi hukum kemarin yang diputuskan oleh hakim pada sekjen itu bukti bahwa hukum belum berpihak kepada semua rakyat. Jadi hukum itu masih patuh pada segelintir penguasa,” ucapnya.
Ribka melanjutkan, bahwa hukum digunakan untuk menyerang PDI Perjuangan. Untuk kasus Hasto, Ribka menyebut yang diserang sebenarnya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega. Partai ini, Hasto itu kan ada sasaran antara,” sebutnya.
(ial/azh)
