Jakarta –
Pimpinan DPR menjawab 17 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini. DPR mengumumkan penghentian tunjangan rumah hingga pemangkasan sejumlah anggaran.
Jawaban ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR lainnya Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Dasco mengatakan kesepakatan tersebut diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan seluruh Fraksi DPR pada Kamis (4/9). Pertemuan itu dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil rapat tersebut seluruh fraksi DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR, moratorium kunjungan ke luar negeri kecuali menghadiri undangan kenegaraan, hingga sepakat memangkas beberapa tunjangan dan fasilitas anggota DPR.
Adapun dalam 17 tuntutan rakyat, ada 3 pekerjaan yang harus dijawab DPR RI hari ini. Tuntutan ini diserahkan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang terdiri dari Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez, di gerbang Pancasila kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Tiga tugas yang dititipkan ke DPR, yakni bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun), publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR), dan dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
DPR menjawab dengan membatalkan tunjangan rumah bagi anggota, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri kecuali yang bersifat undangan kenegaraan, hingga pemangkasan tunjangan. DPR RI juga mengumumkan dan menjabarkan detail total take home pay (THP) terbaru setelah penghapusan tunjangan rumah dan pemangaksan sejumlah tunjangan.
DPR RI juga berjanji transparan dalam setiap kebijakan dan produk legislasi. Selain itu, DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah meminta Mahkamah Partai untuk menindaklanjuti anggota yang telah dinonaktifkan karena bermasalah.
Berikut ini pernyataan lengkap pimpinan DPR menjawab tuntutan rakyat.
Assalamualaikum Wr Wb. Selamat malam kepada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025.
Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Dua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan: a. daya listrik, b. jasa telepon, c. biaya komunikasi intensif, d. biaya tunjangan transportasi.
Empat, anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
Lima, pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
Enam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal. Itu yang pertama.
Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media.
Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan mahkamah kehormatan dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.
(yld/gbr)
