Jakarta –
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman bicara terkait swasembada pangan. Alex menyebut jangan ada lagi impor agar target swasembada beras bisa diwujudkan.
“Swasembada beras itu, artinya kita tak lagi mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Jika kemudian masih ada impor beras untuk kebutuhan apapun istilah yang dibuat, mengartikan target swasembada pangan presiden, gagal,” tegas Alex kepada wartawan lewat pesannya, Jumat (22/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan itu dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, sekaligus rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, membahas isu aktual beras dan isu aktual lainnya.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) itu, Alex mengajak kementerian dan lembaga untuk merumuskan regulasi terbaik agar alur penyerapan dan distribusi bisa dilakukan secara rapi dan terencana demi target swasembada beras. Salah satu regulasi yang mesti segera dituntaskan yakni harga eceren tertinggi (HET) beras dengan berbagai tingkatan kualitas.
Ia menyebut, jika menjual beras melebihi HET bisa dijerat secara administratif hingga sanksi pidana. Alex menyebut negara harus mengapresiasi pelaku usaha sektor pangan karena bersedia membeli gabah kering panen sebesar Rp6.500 per Kg.
“Pemerintah harus mengapresiasi pengorbanan pelaku usaha kita, dengan kesediaan membeli gabah sesuai HET. Tapi, jangan kita jerat pula mereka dengan sanksi pidana, karena menjual beras melebihi HET Rp12.000 per Kg,” terang Alex.
Alasan agar harga jual beras melebihi HET tak dikenai sanksi pidana, menurut Alex, karena harga tersebut tidak relevan lagi jika item biaya-biaya dalam memenuhi produksi, ikut dimasukan.
“Dengan harga gabah Rp6.500 per Kg, sudah tidak relevan jika HET beras tetap berada di kisaran Rp 12.000. Ini justru bisa jadi bumerang dan menimbulkan persoalan di lapangan nantinya,” terang Alex.
“Masalah HET beras ini, prioritas untuk segera dibereskan,” tukas Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu.
Dimata Alex, HET beras hanyalah sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah, dalam memutuskan kebijakan mengintervensi pasar.
“Jika pelaku ekonomi sudah menjual beras melebihi HET, maka pemerintah segera mengguyur pasar menggunakan stok cadangan beras yang ada. Negara itu punya cadangan beras, 4 juta ton atau 4 miliar kilogram. Ini angka yang besar untuk menekan harga. Jika digunakan pada waktu yang tepat, masyarakat tidak menjerit saat membeli beras kualitas apapun. Pedagangpun tak dirugikan,” tegas Alex.
“Tidak ada pengusaha yang bisa melawan negara. Itu kata guru kehidupan saya. Itu pengusaha konyol kalau yang berani melawan negara,” tambahnya.
(gbr/tor)
